Selasa, 19 September 2023 | 16:45 WIB

Suci Amaliyah

Kontributor

Jakarta, NU Online

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023 mendesak pemerintah agar menghentikan tindak kekerasan terhadap warga Rempang, Kepulauan Batam karena pemanfaatan lahan untuk proyek pembangunan.

ADVERTISEMENT

"Penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat harus dihentikan," kata Ketua Komisi Rekomendasi, KH Ulil Abshar Abdalla dalam Konferensi Pers di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta pada Selasa (19/9/2023).

Gus Ulil mengingatkan jika pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. 

Baca Juga

Soal Rempang, Ketum PBNU: Masyarakat Tak Boleh Dijadikan Korban atas Investasi

"Pembangunan hanya sarana saja, yang jadi tujuan, manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia harus jadi pertimbangan pokok," jelasnya.

PBNU mendorong kepada semua pihak untuk cooling down baik pihak pemerintah maupun masyarakat. 

"Pemerintah juga harus mendengar aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi pada akhirnya tidak mengorbankan hak-hak mereka," tutur Gus Ulil.

Baca Juga

Soal Pulau Rempang, Jokowi Wanti-Wanti Polisi Gunakan Pendekatan Humanis

PBNU juga mengimbau kepada masyarakat di Rempang-Galang untuk bersabar dan terus berdoa kepada Allah swt agar bisa dicapai solusi terbaik dan membawa maslahat bagi seluruh pihak terutama rakyat.

Kontributor: Suci Amaliyah

Editor: Fathoni Ahmad