Timwas DPR Yakin Pelayanan Haji 2025 Lebih Tertata dan Transparan – GARUDA TV
JAKARTA – Keyakinan terhadap peningkatan pelayanan ibadah haji 2025 kian menguat dari kalangan legislatif.
Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyebut sejumlah langkah yang diambil pemerintah Arab Saudi dan Indonesia akan mendorong pengalaman beribadah jemaah menjadi lebih nyaman, tertib, dan efisien.
Peningkatan regulasi yang diberlakukan oleh Arab Saudi, termasuk penertiban jemaah tanpa visa resmi, dianggap mampu menciptakan penyelenggaraan haji yang lebih tertib.
Langkah-langkah ini sekaligus mendukung perbaikan sistem layanan yang tengah ditempuh Indonesia melalui Kementerian Agama.
“Saya yakin haji tahun ini akan lebih baik. Arab Saudi juga sedang memperbaiki diri. Kalau kita bisa menyesuaikan dengan baik, insya Allah pelayanannya akan jauh lebih bagus,” ujar Jazilul saat ditemui di Bandara King Abdulaziz Jeddah, Jumat (30/5/2025).
Reformasi Layanan Diapresiasi
Pengetatan aturan visa oleh pemerintah Arab Saudi dipandang sebagai angin segar bagi Indonesia yang setiap tahunnya mengirimkan ratusan ribu jemaah.
Dengan adanya aturan baru ini, potensi gangguan dari jemaah nonresmi bisa ditekan, dan pelayanan kepada jemaah resmi lebih maksimal.
“Ini akan sangat membantu Indonesia karena membuat penyelenggaraan haji lebih tertib,” jelasnya.
Selain itu, Jazilul juga menyoroti kinerja Kementerian Agama yang dinilai semakin transparan dan responsif dalam menindaklanjuti hasil evaluasi Panitia Khusus Haji sebelumnya.
“Saya yakin tidak akan ada pansus lagi. Karena kita lihat sekarang mulai ada perbaikan,” ungkap Jazilul.
Dorongan Evaluasi Layanan Secara Menyeluruh
Legislator dari Fraksi PKB itu menekankan pentingnya pembenahan total dari tahap awal keberangkatan jemaah hingga layanan di tanah suci.
Ia menyoroti beberapa aspek krusial seperti transportasi, penginapan, konsumsi, dan fasilitas kesehatan yang wajib ditingkatkan.
“Mulai dari keberangkatan, penginapan, makanan, dan kesehatan. Harusnya tahun ini lebih baik. Nanti akan kita cek langsung di lapangan,” katanya.
Adanya delapan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) yang dilibatkan tahun ini turut menjadi sorotan. Jazilul menyambut baik model penyediaan layanan yang kompetitif dan terbuka untuk evaluasi.
“Mudah-mudahan ada persaingan yang sehat. Mana yang terbaik, kita ambil. Yang tidak bagus, tinggalkan. Harus ada evaluasi,” tegasnya.
Timwas DPR berharap perbaikan sistem ini tak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi benar-benar mengarah pada penyelenggaraan haji yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pelayanan.
Dengan kolaborasi efektif antara Indonesia dan Arab Saudi, tahun 2025 diharapkan menjadi momentum transformasi ibadah haji yang lebih bermartabat.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar