DPR Respons Usulan BP Haji Jadi Kementerian, Sebut Bakal Gelar Rapim Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir respons usulan BP Haji jadi kementerian pada Selasa (19/8/2025). (Foto: iNews.id/Fiqri)
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengaku pihaknya telah menerima usulan terkait peningkatan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Hal itu ditujukan agar pelaksanaan tugas BP Haji tak terlalu memberatkan Kementerian Agama (Kemenag).
"Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kemenag, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah," ujar Adies saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).
Ia tak menampik bahwa penyelenggara haji kerap bermasalah sejak dulu hingga kini. Bahkan, kata dia, temuan Pansus Haji DPR RI ditindaklanjuti KPK dengan menaikkan status penanganan perkara penyelenggara haji 2024.
"Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri yang khusus mengawal dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umrah. Jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia," kata Adies.
Menurutnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tak mengganggu persiapan pelaksanaan haji tahun depan. Ia pun mencontohkan peleburan Kemenkumham yang bisa dilebur dengan mudah.
"Jadi nanti saya rasa pemerintah sudah mempunyai cara-cara bagaimana mengantisipasi kalau urusan kanwil kanwil di bawah. Mungkin dari Direktorat Haji dan Umrah bisa ditarik," ucap Adies.
Adies pun mengaku pihaknya akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat. Apalagi, kata dia, DIM RUU Haji baru diterima DPR RI.
"RUU Haji baru masuk DIM-nya, kita baru rapim kalau nggak nanti sore besok siang," ungkap Adies.
