Jakarta, NU Online 

 

DPR RI meminta pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara matang khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

 

DPR menilai fase Armuzna merupakan titik paling krusial dalam rangkaian ibadah haji karena tingginya mobilitas dan kepadatan jamaah.

 

"DPR RI memberi perhatian terhadap kualitas layanan jemaah haji agar semakin baik terutama pelayanan, akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina," kata Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip NU Online Jumat (20/2/2026).

 

Selain aspek layanan dasar, Puan juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi situasi darurat selama puncak haji. Oleh sebab itu, Kementerian Haji dan Umrah diminta menyiapkan langkah antisipatif yang terukur.

 

"Pemerintah agar menyusun rencana mitigasi untuk mengantisipasi keadaan darurat yang dapat mengganggu pelayanan jemaah haji," kata Puan.

 

Pada musim haji 2026, sebanyak 221 ribu jamaah asal Indonesia dijadwalkan menunaikan ibadah haji ke Arab Saudi. Pemerintah menyatakan tengah melakukan pengetatan sekaligus perbaikan layanan, dengan fokus pada penyediaan layanan yang ramah bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

 

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan skema baru penyelenggaraan haji 2026. Skema tersebut menitikberatkan penguatan layanan di fase puncak haji, terutama dengan menempatkan petugas berpengalaman lebih awal di kawasan Mina sebelum jamaah tiba.

 

Langkah ini diambil untuk memastikan kesiapan petugas di titik dengan kepadatan tertinggi, sekaligus meminimalkan risiko kelelahan petugas saat melayani pergerakan jemaah.

 

Kepala Satuan Operasional Armuzna 2025 Harun Al Rasyid menjelaskan bahwa petugas yang telah berpengalaman berhaji akan diberangkatkan lebih awal dari pemondokan di Makkah menuju Mina, bersamaan dengan pergerakan jamaah menuju Arafah.

 

“Rencana tahun ini, petugas baik dari unsur perlindungan jamaah maupun layanan lainnya yang sudah berhaji akan langsung kita tempatkan dari pemondokan di Makkah menuju Mina,” kata Harun dalam keterangan resmi Kemenhaj, Kamis (22/1).

 

Dengan penempatan awal tersebut, petugas diharapkan dapat mengawal pergerakan jemaah secara optimal sejak fase Arafah, Muzdalifah, hingga kembali ke Mina. Menurut Harun, skema ini akan memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat respons apabila terjadi kendala di lapangan.

 

“Sehingga pos-pos yang menjadi tanggung jawab petugas PPIH bisa maksimal dalam melakukan pemantauan, peninjauan, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan jamaah,” ujarnya.

 

Dalam operasional haji 2026, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) akan mengisi sedikitnya 10 pos layanan di Mina serta 10 pos di jalur pergerakan jemaah.

 

Selain itu, petugas perlindungan jamaah disiagakan melalui Mobile Crisis Rescue di area Jamarat, termasuk di lantai atas dan lantai 3 yang dilengkapi lima pos layanan.

 

“Jarak antara tenda Mina dengan pos di Jamarat cukup jauh. Karena itu, petugas sudah kita tempatkan langsung di lokasi agar saat jamaah tiba, petugas sudah siap dan tenaga mereka tidak terkuras,” kata Harun.

 

Ia menambahkan bahwa malam pertama pergerakan jemaah dari Muzdalifah menuju Mina hingga Jamarat menjadi fase paling rawan karena tingkat kepadatan dan kelelahan jamaah yang tinggi. Evaluasi dari penyelenggaraan sebelumnya menunjukkan perlunya kesiapsiagaan lebih awal di lapangan.

 

“Yang kemarin dirasa belum efektif, tahun ini kita efektifkan lagi, baik dari segi penempatan maupun penguatan personel di lapangan,” pungkasnya.