Jakarta, NU Online

Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendorong penundaan sementara keberangkatan jamaah umrah menyusul meningkatnya eskalasi konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, keselamatan jamaah harus menjadi pertimbangan utama di tengah situasi keamanan yang belum stabil.

Ia menilai imbauan penundaan perjalanan umrah yang disampaikan pemerintah merupakan langkah yang tepat. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk antisipasi atas perkembangan geopolitik yang berpotensi berdampak pada keamanan warga negara Indonesia.

Imbauan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Kebijakan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran mobilitas jamaah.

Hasan menegaskan bahwa perlindungan warga negara Indonesia, termasuk jamaah umrah, merupakan tanggung jawab negara yang tidak dapat ditawar dalam situasi ketidakpastian global.

"Ibadah umrah adalah panggilan suci, namun perlindungan dan keselamatan jamaah adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Prinsip utamakan keselamatan (safety first) harus dikedepankan dalam setiap kebijakan," ujarnya dalam keterangan yang diterima NU Online, Senin (2/3/2026).

Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jamaah umrah terbesar di dunia. Karena itu, gangguan keamanan maupun transportasi internasional dapat berdampak luas, baik dari sisi keselamatan, logistik, maupun kondisi psikologis jamaah.

Menurutnya, penundaan keberangkatan perlu dipahami sebagai langkah sementara yang bersifat antisipatif, bukan pelarangan permanen. Kebijakan tersebut juga harus terus dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan di kawasan.

"Kita tidak boleh panik, tapi juga tidak boleh abai. Kebijakan ini adalah bentuk kehati hatian pemerintah dalam membaca dinamika global. ini langkah antisipatif bukan reaktif," ujarnya.

Hasan menekankan pentingnya langkah lanjutan agar kebijakan penundaan tidak merugikan jamaah. Ia menyebut perlunya skema penjadwalan ulang tanpa denda, jaminan keamanan dana jamaah, serta kejelasan mekanisme pengembalian dana bagi calon jamaah yang memilih membatalkan keberangkatan.

Selain itu, ia mendorong pemerintah menyampaikan penjelasan kebijakan secara terbuka dan terukur melalui surat edaran resmi guna mencegah kebingungan dan spekulasi di tengah masyarakat. Pembentukan pusat informasi terpadu lintas kementerian dan perwakilan RI di Arab Saudi juga dinilai penting untuk memastikan pembaruan informasi yang konsisten.

Hasan turut mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan berhati-hati dalam menyikapi informasi terkait situasi keamanan di Timur Tengah serta tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.

"Kita berdoa agar situasi segera kondusif dan seluruh jamaah umrah dapat menunaikan ibadah dengan aman, nyaman dan khusyuk. Negara harus hadir untuk memastikan itu semua," terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri secara resmi mengeluarkan imbauan penundaan sementara keberangkatan jamaah umrah Indonesia ke Arab Saudi. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah kehati-hatian menyusul meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Imbauan itu disampaikan melalui surat resmi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemlu, Andy Rachmianto, kepada Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umrah.

Dalam surat bernomor 00519/PK/03/2026/68/11 tertanggal Minggu (1/3/2026), Kemlu menilai perlunya langkah antisipatif guna meminimalkan potensi risiko keamanan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke wilayah terdampak konflik.

"Sehubungan dengan perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah terkait eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran, Kementerian Luar Negeri memandang perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif guna memitigasi potensi risiko keamanan bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke kawasan dimaksud," tulis surat resmi tersebut, Ahad (1/3/2026).

Kemlu menegaskan bahwa mitigasi risiko tersebut mencakup calon jamaah umrah yang akan berangkat ke Arab Saudi. Dengan mempertimbangkan situasi keamanan yang masih dinamis dan sulit diprediksi, aspek keselamatan jamaah menjadi perhatian utama pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Sehubungan dengan itu, Kemlu meminta dukungan dan koordinasi kementerian teknis terkait agar imbauan penundaan ini dapat segera diteruskan kepada seluruh penyelenggara perjalanan umrah.

"Kami mengharapkan kerja sama Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah kiranya dapat menyampaikan himbauan kepada seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)/Agen Perjalanan agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jamaah umrah ke Arab Saudi untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan dinilai lebih kondusif," tambah surat tersebut.

Kemlu menyatakan, langkah penundaan sementara ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam memberikan perlindungan maksimal kepada jamaah, sekaligus menjaga keberlanjutan serta kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah ke depan.

"Langkah dimaksud diharapkan dapat menjadi upaya bersama dalam memberikan pelindungan optimal bagi jamaah, sekaligus menjaga kelancaran penyelenggaraan ibadah umrah ke depan," pungkasnya.