Jakarta, MUI Digital — Ketika Timur Tengah kembali memanas, publik muslim tidak hanya membaca berita, tetapi juga membaca tanda. Sebagian melihatnya sebagai pergulatan kekuasaan global. Sebagian lain mengaitkannya dengan hadis-hadis akhir zaman. Nama Dajjal, Khurasan, panji hitam, dan fitnah kembali beredar di ruang publik.

Namun dalam tradisi keilmuan Islam, setiap pembacaan terhadap nubuwah menuntut disiplin metodologis. Antara iman dan interpretasi, antara teks dan tafsir, antara khabar wahyu dan realitas sejarah ada batas yang tidak boleh dilampaui. Di situlah kedewasaan spiritual diuji.

Prinsip Epistemologis: Jangan Mengklaim Wahyu Tanpa Ilmu

Alquran meletakkan fondasi yang sangat tegas:

وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan (Allah mengharamkan) kalian berkata atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui.” (QS. Al-A‘raf: 33)

Imam al-Qurthubi dalam Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an menjelaskan bahwa ayat ini mencakup segala bentuk klaim agama tanpa dasar yang sahih dan terang. Termasuk di dalamnya mengaitkan peristiwa politik kontemporer sebagai bagian pasti dari nubuwah tanpa dalil qath‘i.

Dalam isu akhir zaman (al-fitan wa asyrath as-sa‘ah), kehati-hatian bukan sekadar sikap intelektual, tetapi juga sebagai adab keberimanan.

Konsep “Fitnah” dalam Perspektif Teologi Ahlus Sunnah

Istilah “fitnah” dalam Alquran memiliki spektrum makna: ujian, cobaan, kekacauan, bahkan penyimpangan aqidah. 

Secara etimologis, istilah fitnah berasal dari proses memurnikan emas melalui pembakaran, sebuah proses seleksi dan penyaringan.

Sementara, dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jama‘ah, fitnah akhir zaman dipahami sebagai berikut;

1. Ujian iman yang dahsyat, bukan sekadar konflik politik.

2. Takdir Allah yang berjalan dalam sunnatullah sejarah.

3. Wilayah khabar wahyu yang tidak boleh ditakwil berlebihan.

Imam ath-Thahawi dalam Al-‘Aqidah ath-Thahawiyyah menegaskan prinsip menerima berita-berita akhir zaman sebagaimana datangnya tanpa takwil yang menyimpang dan tanpa penolakan rasionalistik yang berlebihan.

Imam an-Nawawi dalam Syar Shahih Muslim ketika menjelaskan hadis-hadis Dajjal menyatakan bahwa semua itu adalah hakikat yang wajib diimani, namun detail kronologinya tidak dirinci secara spekulatif.

Dengan demikian, fitnah bukan sekadar peristiwa eksternal, tetapi ujian internal terhadap hati. Lebih jauh bisa dimaknai, bahwa fitnah terbesar bukan hanya munculnya Dajjal, tetapi goyahnya iman manusia.

Hadis “Fitnah dari Timur”

Rasulullah SAW bersabda sambil menunjuk ke arah timur:

أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا… مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

Artinya: “Ketahuilah, fitnah itu dari sini… dari arah terbitnya tanduk setan.” (HR Bukhari)

Hadis ini sahih tanpa keraguan. Namun syarahnya tidak sesederhana yang sering dikutip. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar al-‘Asqalani menjelaskan:

وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْعِرَاقِ، وَكَانَ فِيهِ أَصْلُ الْفِتَنِ

“Beliau menunjuk ke arah timur, dan itu dari arah Irak, dan di sanalah asal berbagai fitnah.”

Ibnu Hajar al-‘Asqalani menjelaskan bahwa “qarn al-syaythan” dipahami sebagai simbol munculnya kekuatan atau pusat fitnah besar, bukan “tanduk” secara literal. Sebagian ulama memaknainya sebagai kawasan Irak dan Najd yang secara geografis berada di timur Madinah.

Di sini perlu digarisbawahi, bahwa tidak ada satu pun syarah klasik yang menyebut negara-bangsa modern secara definitif. 

Tafsir tersebut selalu kontekstual terhadap realitas abad pertama dan kedua Hijriah. Maka mengidentifikasi secara pasti satu entitas politik kontemporer sebagai “pusat fitnah” adalah perluasan ijtihadi, bukan makna tekstual hadis.

Hadis Akhir Zaman dan Problem Validitas

Nama Dajjal, Isfahan, Khurasan, dan fitnah kembali beredar dalam diskusi publik. Hadis-hadis akhir zaman dikutip, lalu dihubungkan dengan konfigurasi politik kontemporer yang terjadi di Timur Tengah.

Di sini dibutuhkan kedewasaan metodologis: membedakan antara nash yang sahih, tafsir ulama, dan spekulasi zaman.

Dalam Shahih Muslim disebutkan riwayat hadis berikut:

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا

Artinya: “Dajjal akan diikuti oleh tujuh puluh ribu dari Yahudi Isfahan.” (HR Muslim)

Hadis ini sahih secara sanad dan diterima oleh para ahli hadis. Dalam kerangka aqidah Ahlus Sunnah, ia termasuk khabar tentang tanda-tanda Kiamat yang wajib diimani. 

Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menegaskan:

فَفِيهِ إِثْبَاتُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ، وَأَنَّهُ حَقٌّ، وَهُوَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ

“Hadis ini menetapkan keluarnya Dajjal, bahwa ia benar adanya dan termasuk tanda-tanda Kiamat. Inilah mazhab Ahlus Sunnah.”

Beliau juga menegaskan satu prinsip penting:

وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ عَلَى مَا جَاءَ، مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ مُتَعَسِّفٍ

“Wajib mengimaninya sebagaimana datangnya, tanpa takwil yang dipaksakan.”

Di sinilah garis metodologis Ahlus Sunnah yang harus dipahami dengan baik: mengimani nash sebagaimana datangnya, tanpa menolak dan tanpa memaksakan tafsir yang melampaui teks.

Hadis tentang Isfahan tersebut berbicara tentang komposisi pengikut Dajjal dalam fase eskatologis tertentu. Ia bukan peta diplomasi abad ke-21. Bukan pula blueprint koalisi geopolitik modern. 

Menggeser makna hadis dari wilayah khabar nubuwah ke analisis politik kontemporer tanpa dalil tambahan adalah lompatan hermeneutik yang tidak ilmiah.

Dalam ushul fiqih dikenal kaidah:

اَلْعِبْرَةُ بِعُمُوْمِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوْصِ السَّبَبِ

“Yang menjadi pegangan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab.”

Sekali lagi, hadis-hadis yang bersifat peringatan umum tentang pola ujian dan penyimpangan, bukan skema politik detail yang bisa dipastikan kronologinya. Membacanya secara deterministik, seolah setiap konflik global adalah potongan puzzle menuju satu skenario final yang sudah pasti adalah pendekatan yang perlu dikoreksi.

Dalam Alquran disebutkan tentang konsep keadilan universal:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “Jangan kebencian kepada suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berlaku adillah; itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8)

Maka menggunakan hadis akhir zaman untuk membenarkan kebencian kolektif terhadap komunitas tertentu hari ini bisa dinilai sebagai penyimpangan metodologis sekaligus moral. Perlu dipandang secara proporsional antara iman kepada khabar dan keadilan dalam mu‘amalah.

Bahaya terbesar bukan pada pembacaan politik yang keliru semata, tetapi pada keberanian berbicara atas nama wahyu tanpa ilmu. 

Menggabungkan hadis akhir zaman dengan geopolitik modern tanpa disiplin ilmu akan melahirkan dua risiko: reduksi wahyu menjadi alat propaganda, atau reduksi sejarah menjadi teori konspirasi.

Kedewasaan iman bukan pada seberapa cepat kita mengaitkan berita dengan nubuwah, melainkan pada seberapa hati-hati kita menjaga amanah ilmu. Beriman, tetapi tidak berspekulasi. Meyakini, tetapi tidak berlandaskan “cocokologi”.

Kejujuran ilmiah adalah bentuk keberanian. Dan menjaga batas antara nash dan tafsir adalah bagian dari hal itu.

Sunnatullah Sejarah dan Kedewasaan Membaca Geopolitik

Alquran menegaskan prinsip yang sangat fundamental dalam membaca sejarah:

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

Artinya: “Maka engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnatullah.” (QS. Al-Ahzab: 62)

Ayat ini menjadi fondasi filsafat sejarah dalam Islam. Sunnatullah adalah hukum tetap Allah dalam perputaran peradaban: kebangkitan, kejayaan, kemunduran, dan keruntuhan. Sejarah bukan sekadar akumulasi peristiwa, melainkan berjalan dalam pola yang konsisten di bawah kehendak Ilahi.

Dalam kerangka ini, Ibn Khaldun memberikan kontribusi monumental melalui Al-Muqaddimah: 

اَلظُّلْمُ مُؤْذِنٌ بِخَرَابِ الْعُمْرَانِ 

“Kezaliman adalah pertanda kehancuran peradaban.”

Di sini disebutkan bahwa kekuasaan lahir dari solidaritas kolektif (‘ashabiyyah) dan melemah ketika moralitas dan kedisiplinan sosial runtuh. 

Ibnu Khaldun juga menegaskan tentang kemewahan yang berlebihan sebagai awal keruntuhan negara:

إِذَا تَحَضَّرَتِ الدَّوْلَةُ وَكَثُرَتْ مَرَافِقُهَا أَدَّى ذَلِكَ إِلَى فَسَادِ أَخْلَاقِ أَهْلِهَا

“Apabila sebuah negara telah mencapai kemewahan dan fasilitasnya melimpah, hal itu akan menyeret kepada rusaknya akhlak penduduknya.”

Dengan pendekatan ini, konflik Timur Tengah dapat dibaca sebagai dinamika sosial-historis yang tunduk pada hukum peradaban: perebutan pengaruh, ketegangan ideologi, tekanan ekonomi, dan perubahan struktur kekuasaan global. Ini berjalan dalam sunnatullah sejarah.

Nubuwah memberi arah moral. Sunnatullah menjelaskan mekanisme sejarah. Menyederhanakan konflik kompleks menjadi satu skenario apokaliptik yang sudah dipastikan detailnya adalah bentuk reduksionisme. Sebaliknya, mengabaikan dimensi spiritual dari sejarah juga merupakan penyempitan makna.

Seorang mukmin yang matang membaca dua lapis sekaligus: lapis historis dan lapis eskatologis—tanpa mencampuradukkan keduanya secara sembrono.

Keteguhan Iman dan Disiplin Metodologi

Rasulullah SAW tidak mengajarkan umat untuk sibuk mengidentifikasi aktor politik modern sebagai “wujud” Dajjal atau memastikannya sebagai pasukan akhir zaman. Satu hal yang beliau ajarkan, tidak lain adalah tentang perlindungan iman.

Bagaimanapun secara metodologis hadis tentang fitnah dari timur dan pengikut Dajjal dari Isfahan adalah sahih. Namun teks-teks tersebut tidak bisa diidentifikasi perihal negara-bangsa modern secara eksplisit. Karenanya, mengunci tafsir pada konfigurasi politik kontemporer adalah ijtihad spekulatif, bukan nash qath‘i. 

Dalam suasana dunia yang panas, kedewasaan intelektual dan spiritual menjadi sangat penting. Seorang mukmin tidak alergi terhadap analisis politik. Namun ia juga tidak menjadikan tafsir pribadinya sebagai sebuah kepastikan. 

Dengan kata lain, membaca geopolitik dengan wahyu berarti menjaga keseimbangan: antara iman dan ilmu, antara teks dan konteks, antara nash dan realitas.