Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PW ISNU Jatim) menolak penutupan Program Studi Kependidikan dilakukan tergesa-gesa tanpa kajian komprehensif. Organisasi ini menyatakan kesiapan berdialog dengan pemerintah agar kebijakan tersebut tepat sasaran.

Pelaksana tugas Ketua PW ISNU Jatim Prof Dr M Afif Hasbullah menegaskan organisasinya siap memberikan pandangan akademik sekaligus menawarkan solusi strategis.

"Kami siap jika dilibatkan secara aktif dalam forum dialog bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya," ujar Afif di Surabaya, Selasa (28/4).

Afif menekankan kebijakan penutupan prodi, khususnya kependidikan, tidak boleh diputuskan semata berdasarkan kepentingan industri jangka pendek. Pendidikan, menurutnya, adalah fondasi peradaban, bukan sekadar pemasok tenaga kerja.

Usul Audit Nasional dan Moratorium Selektif

ISNU Jatim mengusulkan pemerintah melakukan audit nasional berbasis data terhadap relevansi program studi dengan kebutuhan pasar kerja. Audit itu mencakup pemetaan faktor penyebab pengangguran lulusan.

"Harus dibedakan mana persoalan kualitas lulusan dan mana persoalan keterbatasan lapangan kerja," kata Afif.

Ia juga mendorong revitalisasi kurikulum prodi keguruan melalui integrasi dengan kebutuhan industri dan teknologi digital. Penguatan soft skills dan konektivitas dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dinilai menjadi kunci.

Afif mengusulkan penerapan moratorium selektif dan evaluatif terhadap pembukaan prodi baru dengan standar kelayakan yang lebih ketat. Langkah ini untuk mencegah kelebihan pasokan lulusan di bidang tertentu akibat lemahnya kontrol perizinan.

"Jangan sampai terjadi over supply pada bidang tertentu karena lemahnya kontrol perizinan," tegasnya.

Penguatan STEM dan Ilmu Sosial Dasar

Menurut Afif, penguatan bidang keilmuan dasar menjadi fondasi pembangunan jangka panjang di era transformasi digital. Hal itu mencakup sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) serta ilmu sosial dasar.

ISNU Jatim juga mengusulkan skema insentif dan afirmasi pemerintah bagi prodi strategis. Dukungan tersebut meliputi pendanaan, peningkatan kualitas dosen, serta penguatan infrastruktur pendidikan.

"Prodi yang dibutuhkan jangan hanya dibiarkan bertahan, tetapi harus didorong untuk unggul," kata Afif.

Ia turut mendorong pembentukan forum kolaboratif nasional yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi profesi. Forum tersebut diharapkan merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Pendidikan sebagai Fondasi Peradaban

Afif menegaskan pendidikan tidak boleh direduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan industri jangka pendek.

"Pendidikan dibangun untuk melahirkan peradaban yang unggul, bukan sekadar mengabdi pada kepentingan industri yang sifatnya bisa jangka pendek. Pendidikan harus melampaui industri dan teknologi, karena di dalamnya terkandung nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang menjadi ruh pembangunan bangsa," tegasnya.

Sebagai komunitas akademik, ia menyebut organisasi intelektual memiliki tanggung jawab moral mengawal kebijakan pendidikan. Kebijakan harus berpihak pada kepentingan bangsa, bukan sekadar penyerapan tenaga kerja.

"Kebijakan harus visioner, inklusif, dan berbasis pada kebutuhan jangka panjang Indonesia," kata Afif.