VIVA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Moch. Irfan Yusuf mengatakan bahwa terdapat 345 jemaah yang tidak dapat diberangkatkan pada musim haji 1447H/2026, karena dinyatakan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan saat berada di embarkasi. Menurutnya, hal ini menjadi perhatian bersama agar ke depan kesiapan kesehatan jemaah benar-benar menjadi prioritas sejak awal.

"Tahun ini ada 345 jemaah yang gagal berangkat karena tidak istithaah saat di embarkasi. Kami tentu memahami ini bukan kondisi yang mudah bagi jemaah dan keluarga. Karena itu, kami mohon untuk tahun depan seluruh calon jemaah lebih memprioritaskan istithaah, terutama kesiapan kesehatan, sejak jauh hari sebelum keberangkatan," kata Menhaj dilansir laman Kemenhaj, Rabu, 20 Mei 2026.

Menhaj menegaskan, prinsip istithaah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah ingin memastikan setiap jemaah yang berangkat benar-benar dalam kondisi siap secara fisik, mental, dan kesehatan agar dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan aman.

"Pemerintah tidak ingin jemaah memaksakan diri dalam kondisi yang berisiko. Haji adalah ibadah fisik. Karena itu, istithaah harus menjadi perhatian utama, bukan hanya saat menjelang keberangkatan, tetapi sejak masa persiapan," ujarnya

Sebelumnya, Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan angka kematian jemaah haji Indonesia tahun 1447 Hijriah/2026 hingga saat ini mengalami penurunan dibanding tahun lalu, karena skrining kesehatan berjalan dengan baik.

"Angka wafat menurun dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan skrining dan penanganan kesehatan dilakukan dengan sangat baik sejak keberangkatan," kata Cucun di Madinah, Arab Saudi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.

Menurut dia, pemerintah kini lebih selektif dalam memberangkatkan jemaah, khususnya bagi mereka dengan kondisi kesehatan berisiko tinggi. Ia menyebut hingga saat ini hanya tersisa sekitar 13 jemaah yang membutuhkan safari wukuf maupun badal (pengganti).

Sementara itu, perwakilan pelayanan kesehatan haji menjelaskan proses screening dilakukan berlapis sejak di Indonesia, mulai dari wawancara medis, pemeriksaan aktivitas harian, hingga evaluasi kondisi mental dan kognitif jemaah.

"Data istitha’ah kesehatan menjadi dasar kami melakukan evaluasi lanjutan dan pelayanan di lapangan," ujar perwakilan tim kesehatan dalam konferensi pers tersebut.

Selain skrining awal, pemantauan kesehatan juga terus dilakukan setibanya jemaah di Arab Saudi. Pelayanan diberikan mulai dari tingkat kloter hingga rumah sakit Arab Saudi bagi jemaah yang membutuhkan penanganan lanju

Timwas Haji DPR RI menilai pendekatan preventif tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu menekan risiko kesehatan jemaah. DPR meminta pola pengawasan itu tetap diperkuat menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).