Langkah cepat Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Haji dan Umrah Ilegal tahun 2026 mulai menunjukkan dampak nyata. Meski baru berjalan sejak pertengahan April, tim ini berhasil mengungkap berbagai praktik penipuan yang menyasar calon jemaah haji Indonesia.

Komjen Pol Dedi Prasetyo Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) menegaskan bahwa Satgas Haji tahun ini mengedepankan strategi terpadu mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum.

“Fokus kami tidak hanya mencegah, tetapi juga menindak tegas pelaku, terutama yang berulang kali melakukan penipuan. Ini penting untuk memberikan efek jera,” ujar Dedi usai rapat koordinasi dengan Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2026)

Ia menjelaskan, Polri bersama Kemenhaj telah melakukan pertukaran data serta pemetaan jaringan pelaku. Dari hasil analisis, ditemukan sejumlah oknum yang menjalankan modus penipuan secara sistematis bahkan hingga puluhan kali.

Tak hanya di dalam negeri, pengawasan juga diperluas hingga ke Arab Saudi. Polri akan bekerja sama dengan otoritas setempat dan perwakilan Indonesia guna memastikan perlindungan maksimal bagi WNI, termasuk pendampingan hukum jika terjadi kasus.

Langkah ini diperkuat setelah adanya kasus tiga warga negara Indonesia yang diamankan aparat Arab Saudi akibat dugaan pemalsuan dokumen haji.

Sejak Satgas dibentuk, antusiasme masyarakat untuk melapor meningkat tajam. Hingga kini, tercatat 115 laporan telah diterima, dengan 68 kasus masih dalam proses penanganan.

Pendekatan yang digunakan tidak melulu represif. Satgas juga mengedepankan mediasi dan keadilan restoratif. Namun jika penyelesaian tidak tercapai, proses hukum akan dijalankan secara tegas.

Sementara itu, Dahnil Anzar Simanjuntak Wakil Menteri Haji dan Umrah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja cepat Polri.

“Kami ingin memastikan negara hadir sepenuhnya, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci, untuk melindungi jemaah dari berbagai modus kejahatan,” kata Dahnil.

Ke depan, sinergi antara Polri dan Kementerian Haji akan terus diperkuat. Salah satu rencana strategis adalah melibatkan unsur kepolisian dalam struktur Amirul Hajj guna meningkatkan keamanan dan keselamatan jemaah secara menyeluruh.

Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan maksimal melalui edukasi, pengawasan ketat, serta penegakan hukum tanpa kompromi.(faz/bil)