Cara Menabung Pensiunan PNS

Sementara itu, Sumarso (70 tahun), jamaah haji asal Bojongkoneng, Dukuh Harjosari, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang merupakan pensiunan PNS dan mendaftar haji sejak 2013, juga menceritakan kisahnya hingga bisa berangkat haji tahun ini.

"Saat itu saya sudah menabung Rp 25 juta. Saat pelunasan kemarin saya di BSN (Bank Syariah Nasional), cabangnya Kospin Jasa, saya melunasi di sana. Waktu pelunasan disuruh membayar Rp 28,5 juta, tetapi masih ada kembalian, saya lupa jumlahnya," katanya.

Ia mengaku senang ketika mendapat panggilan untuk berangkat haji tahun ini.

"Perasaannya bersyukur karena ada panggilan untuk menjalankan ibadah haji. Memang sudah saya tunggu-tunggu. Saya merasa senang sekali karena baru pertama kali berhaji," katanya yang berangkat seorang diri dan meninggalkan sang istri di rumah.

Sumarso juga mengetahui biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak seluruhnya ditanggung jamaah.

"Kalau tidak salah, 35 persen ditanggung oleh pemerintah," katanya. 

Ia mengaku bersyukur bisa mendapatkan bantuan tersebut mengingat tabungan yang dipersiapkan untuk berangkat haji dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain.

Ia juga merasa bersyukur karena segala kebutuhan yang diperlukannya selama berada di Tanah Suci telah tercukupi.

"Saya merasa terbantu sekali dengan bantuan dari pemerintah melalui BPKH," katanya.

Sumarso pun berpesan kepada calon jamaah haji yang ingin berangkat haji untuk menabung sedikit demi sedikit. Apalagi saat ini masa tunggu haji semakin lama.

"Harus hemat untuk menabung demi berangkat haji. Seperti saya yang bukan orang berada juga menabung. Apalagi sebagai pensiunan tentu hasil yang saya peroleh tidak seberapa. Setiap ada uang Rp 1 juta, Rp 100 ribu saya titipkan, mipil (mencicil) begitu," katanya.

Fokus pada Investasi Berisiko Rendah

Dalam mengelola dana haji, BPKH menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memilih instrumen investasi yang memiliki risiko sangat rendah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira, menjelaskan instrumen investasi terbesar yang digunakan saat ini adalah sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Dalam ilmu manajemen risiko, surat berharga yang diterbitkan pemerintah memiliki risiko yang sangat rendah. Karena itu, porsi terbesar investasi BPKH ditempatkan pada sukuk negara," ujarnya.

Menurut dia, sukuk negara dinilai lebih aman dibandingkan instrumen investasi lain karena didukung kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya.

"Kalau sukuk korporasi, bisa saja suatu saat kondisi keuangan perusahaan memburuk sehingga tidak dapat memberikan imbal hasil yang baik. Sedangkan sukuk negara bersumber dari aktivitas pemerintah sehingga lebih terjamin," ujarnya.

Menjaga Dana Jamaah Tetap Aman

Acep menegaskan keamanan dana jamaah merupakan prioritas utama dalam pengelolaan dana haji. Ia menjelaskan setiap keputusan investasi maupun penempatan dana harus melalui proses kajian yang ketat, mulai dari aspek risiko, hukum, hingga kepatuhan syariah.

"Investasi dan penempatan dana dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap keputusan melewati kajian risiko, kajian hukum, dan kajian kepatuhan. Selain itu, keputusan juga melibatkan tujuh anggota Badan Pelaksana dan tujuh anggota Dewan Pengawas," katanya.

Menurut Acep, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mengamanatkan agar dana haji tidak boleh hilang. Karena itu, BPKH hanya memilih instrumen investasi dengan tingkat risiko rendah.

"Prinsip kami jelas, dana haji harus aman. Karena itu, investasi dan penempatan dana dilakukan pada instrumen yang berisiko rendah dengan tetap menghasilkan nilai manfaat yang optimal," jelasnya.