Fasilitas Penunjang Jamaah Lansia

Menurutnya, program pelayanan dan penyediaan fasilitas penunjang ini perlu dilakukan agar sesuai dengan tagline Kementerian Haji dan Umrah tahun ini, yakni haji ramah lansia, perempuan, dan disabilitas.

Menurut Ridho, fasilitas penunjang yang sudah ada, seperti kursi roda dan buggy car, sangat membantu pekerjaannya sebagai petugas tusi landis. Seperti di Misfalah, terdapat 10 kursi roda yang telah disiapkan sebagai fasilitas bagi lansia.

"Fasilitas-fasilitas di Saudi ini sangat mendukung untuk memaksimalkan pergerakan lansia," katanya.

Begitu juga fasilitas di Masjidil Haram seperti kursi roda dan buggy car. Untuk di Haram, pihaknya menggunakan kartu kendali yang merupakan salah satu program dari tusinya untuk memudahkan para lansia.

Ia pun mengaku tak merasa memiliki beban dalam melayani jamaah lansia.

"Tantangan terbesarnya barangkali ketika melawan diri sendiri, kita harus ikhlas. Karena melayani lansia itu sama dengan melayani orang tua kita. Apa pun masalahnya, apa pun yang diminta lansia, ibarat merawat orang tua kami sendiri. Saya senang dan semoga setiap apa yang sudah saya lakukan bisa membantu jamaah lansia," tuturnya.

Ridho pun berusaha merefleksikan apa yang dilakukannya di Tanah Suci sebagai pengalaman batin yang luar biasa. Apalagi, ia baru mengetahui bakal ditempatkan di tusi landis ketika sudah menjalani diklat di Asrama Haji Pondok Gede.

"Ternyata Allah sangat baik. Allah punya jalan yang sangat baik bagi saya. Ini sebuah cerita yang tak bisa saya ceritakan satu per satu. Karena tusi ini tidak cuma membutuhkan tenaga, hati pun berperan dan batin pun terikat. Sehingga setiap harinya saya melakukan pekerjaan melayani lansia seakan tanpa beban dan bekerja dengan penuh keikhlasan," tutur Ridho.

Petugas landis di Sektor Khusus (Seksus) Masjidil Haram, Sri Lestari, juga mengalami pengalaman serupa. Bekerja di sekitar Masjidil Haram, ia sering menemui jamaah lansia yang kelelahan serta jamaah yang terpisah dari rombongan.

"Puncaknya di fase kedatangan karena setiap hari kami banyak menemui jamaah baru yang datang ke Haram. Karena baru, belum orientasi lapangan, sehingga mereka bingung. Apalagi banyak lokasi yang mirip-mirip," ujar wanita yang akrab disapa Tari itu.

Ia pun merasakan manfaat dari banyaknya ketersediaan fasilitas pendukung seperti kursi roda dan golf car di Masjidil Haram.

"Sangat besar manfaatnya mengingat di beberapa tempat di Haram terdapat tanjakan sehingga banyak jamaah yang kelelahan dan tidak kuat berjalan kaki di situ. Jadi, yang sudah sangat lelah kami bantu dorong ke terminal. Sedangkan jamaah yang masih kuat kami bantu temani sampai tujuan," katanya.

Mendekati momen Armuzna, kata Tari, tusi landis juga kembali mendapatkan bantuan sejumlah kursi roda sehingga sangat membantu pekerjaannya. Ia pun bersyukur karena pada momen tersebut terdapat banyak pengalaman melayani jamaah yang tak terlupakan, terutama pada momen safari wukuf.

"Sebuah kehormatan bagi saya bisa menjalankan ini. Saya tidak pernah membayangkan menjalani safari wukuf, di mana terdapat 8-10 hari dan kami harus membersamai lansia selama 7x24 jam secara melekat. Dari lansia baru bangun, mandi, bersih-bersih, minum obat, makan, sampai tidur lagi, kami harus membantu seperti memandikan mereka, menemani mereka tidur, dan sebagainya," katanya.

Pengalaman seperti itu tak disangkanya karena ia sebelumnya membayangkan hanya akan merawat mereka seperti merawat orang tuanya.

"Tetapi dalam perjalanannya saya justru merasa seperti merawat diri saya sendiri di masa mendatang, dan itu sangat luar biasa," ujar Tari yang berprofesi sebagai polwan di Mabes Polri tersebut.

Peran BPKH

Di balik layanan hotel, konsumsi, transportasi, dan berbagai fasilitas yang dinikmati jamaah haji Indonesia di Tanah Suci, terdapat pengelolaan dana haji yang dilakukan secara profesional oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan pengelolaan dana haji dilakukan untuk memberikan manfaat nyata kepada jamaah tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian dan syariah.

“Dana haji yang dikelola BPKH tidak hanya dijaga keamanannya, tetapi juga dioptimalkan secara syariah agar memberikan nilai manfaat bagi jamaah, nilai manfaat inilah yang membantu menjaga biaya haji tetap lebih rasional dan meringankan beban jamaah,” ujar Fadlul.

Dana hasil pengelolaan (nilai manfaat) digunakan untuk mendukung berbagai aspek penyelenggaraan haji, seperti peningkatan kualitas pemondokan, makanan, transportasi, serta fasilitas kesehatan di Tanah Suci. Dengan begitu, jamaah merasakan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan layak, tanpa dibebani biaya tambahan yang besar.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep Riana Jayaprawira mengatakan keamanan dana jamaah merupakan prioritas utama dalam pengelolaan dana haji. Ia menjelaskan, setiap keputusan investasi maupun penempatan dana harus melalui proses kajian yang ketat, mulai dari aspek risiko, hukum, hingga kepatuhan syariah.

"Investasi dan penempatan dana dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap keputusan melewati kajian risiko, kajian hukum, dan kajian kepatuhan. Selain itu, keputusan juga melibatkan tujuh anggota Badan Pelaksana dan tujuh anggota Dewan Pengawas," katanya.

Tantangan Keberlanjutan Dana Haji

Meski demikian, Acep mengakui terdapat sejumlah tantangan dalam menjaga keberlanjutan dana haji di masa mendatang. Salah satunya adalah ketidakpastian nilai tukar mata uang serta potensi kenaikan biaya layanan haji di Arab Saudi.

"Kalau kurs meningkat, dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk membayar hotel, penerbangan, maupun katering yang menggunakan dolar AS atau riyal," ujarnya.

Selain itu, rencana pengembangan layanan haji oleh pemerintah Arab Saudi dalam beberapa tahun ke depan juga berpotensi meningkatkan kebutuhan biaya subsidi haji.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, BPKH mendorong berbagai upaya efisiensi melalui pembangunan ekosistem perhajian Indonesia, termasuk kepemilikan hotel, dapur katering, hingga penguatan sektor transportasi pendukung jamaah.

Di sisi lain, BPKH juga berupaya meningkatkan dana kelolaan agar nilai manfaat yang dihasilkan semakin besar.

"Saat ini jumlah jamaah tunggu sudah mencapai sekitar 5,5 juta orang. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah mendorong jamaah untuk melakukan setoran bertahap selama masa tunggu. Dengan demikian, dana yang dikelola BPKH meningkat dan saat berangkat jamaah juga tidak terlalu terbebani," kata Acep.

Melalui pengelolaan yang aman, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, BPKH terus berupaya memastikan dana haji memberikan manfaat optimal bagi seluruh jamaah Indonesia. Hasil pengelolaan dana tersebut tidak hanya menjaga keberlanjutan keuangan haji, tetapi juga membantu jutaan calon jamaah memperoleh kesempatan beribadah ke Tanah Suci dengan biaya yang lebih terjangkau dan layanan yang semakin baik dari tahun ke tahun.