Jeddah -

Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap oknum KBIHU (Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah) yang terbukti terlibat dalam penipuan terhadap jemaah haji. Sanksi penertiban akan dilakukan secara administratif, termasuk pencabutan izin, serta dibawa ke ranah pidana melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum di Indonesia.

"Kami akan pastikan oknum KBIHU ini kami tertibkan secara administrasi, kami cabut izinnya, dan kami hukum secara pidana. Karena locus-nya ada di Saudi, kita akan bicarakan dengan aparatur hukum di Tanah Air," kata Dahnil usai melepas kepulangan jemaah haji Kloter KNO 7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (8/6/2026).

Dia menyoroti adanya praktik tidak sehat dalam ekosistem layanan haji telah berlangsung lama secara sistematis. Pemerintah melalui Menteri Haji dan Umrah berkomitmen untuk membenahi tata kelola haji. Meskipun, kata Dahnil, langkah tersebut menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini mengambil keuntungan dari jemaah.

"Banyak yang benci saya dengan Pak Menteri karena kartel haji ini sudah terlanjur sistematis. Kita butuh KBIHU yang jujur membimbing jemaah. Jangan jadikan jemaah sebagai komoditas," papar Dahnil.

Ironinya, lanjut Dahnil, dugaan penipuan terhadap jemaah haji tersebut justru dilakukan oleh pihak yang memahami agama dan fikih. Tindakan ini tentu saja sangat mencederai kepercayaan jemaah haji dan masyarakat Indonesia. "Yang menjadi pelaku ini paham agama dan fikih. Kok tega melakukan hal seperti ini" sesalnya.

Rencananya hari ini tim juru bicara bersama Direktorat Jenderal Pengendalian, Inspektorat Jenderal, serta Bina Haji dan Umrah akan menyampaikan penjelasan detail, termasuk KBIHU yang diduga terlibat. "Kami akan betul-betul kelola haji dengan akhlak yang tinggi dan ilmu yang tinggi juga. KBIHU yang mendukung umat, kami dukung penuh, dan jumlahnya sangat banyak. Jangan sampai karena oknum-oknum ini malah merusak KBIH yang serius membimbing umat," ujarnya.

Kasus penipuan oleh oknum KBIHU terungkap setelah adanya laporan dari jemaah kepada Tim Pelindungan Jemaah (Linjam). Oknum KBIHU tersebut menggaet sekitar 140 jemaah untuk program badal haji fiktif dengan tarif Rp 10 juta per orang dan penyelewengan pembayaran dam. Total transaksi dari kasus ini mencapai Rp 1,4 miliar.

Menurut Dahnil, aksi penipuan tersebut dilakukan oknum KBIHU yang bekerja sama dengan mukimin (warga Indonesia yang menetap di Arab Saudi).

"Iya, memang betul, saya tidak bisa nafikan. Tadi malam itu ada tim Linjam, pelindungan jemaah dari Kementerian Haji dan Umrah, kemudian tim dari KJRI itu meng-OTT oknum KBIH. Kita OTT terkait dengan dam dan terkait dengan badal haji. Jadi, OTT-nya itu transaksinya itu hampir Rp 1,4 miliar," papar Dahnil.

(erd/kri)