Muktamar NU ke-35 Memanas, 6 Kritik Tajam dari Halaqah Ulama Jombang untuk Kepemimpinan PBNU - suara
Baca 10 detik
- Forum Ulama Nahdliyin menggelar halaqah di Jombang pada 26 Agustus 2026 untuk mengkritik kepemimpinan PBNU.
- Para kiai menyoroti berbagai masalah seperti kasus korupsi, kontroversi pertemuan internasional, hingga penerbitan SK transaksional.
- Pertemuan tersebut menghasilkan desakan agar warga NU bertindak tegas dan tidak memilih kembali pimpinan saat ini.
Suara.com - Menjelang pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, gelombang kritik dari arus bawah semakin menguat.
Forum Ulama Nahdliyin (FUN) menggelar halaqah bertajuk "Refleksi Kepemimpinan PBNU" di Aula Universitas Darul Ulum, Jombang, Rabu (26/8/2026).
Forum ini menjadi potret kegelisahan para kiai dan tokoh NU kultural terhadap dinamika elit PBNU saat ini.
Berikut adalah 6 poin kritis dan fakta menarik yang mencuat dalam pertemuan tersebut:
1. Munculnya Istilah "Tiga L" untuk Kondisi PBNU
Pengasuh Ponpes Wali Salatiga, KH Anis Maftuhin, melontarkan kritik pedas dengan menyebut kepemimpinan PBNU saat ini telah mengalami fenomena "Tiga L".
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan kegagalan manajeril dan moral organisasi:
- Luntur Keulamaannya: Marwah sebagai penjaga moral dinilai memudar.
- Luntur Tradisi Tabayun: Hilangnya ruang dialog dan klarifikasi di internal.
- Luntur Ri'ayatul Ummah: Lemahnya fungsi pengabdian dan penjagaan terhadap jemaah.
"Pemimpin sekarang la qowiyyan walaa amiinan (tidak kuat dan tidak terpercaya). Jangan dipilih kembali," tegas Kiai Anis.
2. Sorotan terhadap Kasus Korupsi dan Rekam Jejak
Baca Juga: Kiai Sepuh Kecam Oknum Pejabat Jual 'Restu Presiden' di Muktamar NU
Salah satu poin yang paling menonjol adalah kritik mengenai integritas pimpinan. KH Khariri Makmun dari Ponpes Algebra Bogor menyoroti rekam jejak pengurus yang dinilai tidak melalui penyaringan ketat di awal periode.
“Empat bulan setelah dilantik, ada kasus korupsi Bendum PBNU (Mardani Maming). Ini sejarah yang tidak pernah terjadi sebelumnya di NU. Rakyat berharap NU fokus pada kondisi masyarakat, bukan justru terbelit masalah hukum,” ungkapnya.
3. Kontroversi Pertemuan dengan Tokoh Internasional dan Zionis
Isu geopolitik juga menjadi bahan refleksi. Para ulama mempertanyakan langkah-langkah luar negeri elit PBNU yang dianggap kontraproduktif dan merusak citra organisasi di mata dunia Islam.
Kiai Khariri mengkritik narasi kolaborasi yang tidak tepat sasaran, termasuk isu pertemuan dengan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kebijakan garis keras internasional (Zionis).
4. Sengkarut Administrasi: Pembekuan Kaderisasi dan "SK Transaksional"
Di sisi internal, PBNU dituding melakukan pelemahan sistemik terhadap struktur di bawahnya. Beberapa kebijakan yang disoroti meliputi pembekuan MKNU dan PKPNU, serta ketidakjelasan status ratusan Surat Keputusan (SK) menjelang muktamar.
Bahkan, muncul rumor mengenai praktik transaksional dalam penerbitan SK pengurus daerah guna "pengondisian" suara pemilih di muktamar.
5. Analogi "Tikus di Lumbung Padi"
KH Mustain Syafi'i, Pengasuh Ponpes Madrasatul Quran, menggunakan perumpamaan yang sangat tajam terkait kondisi organisasi. Beliau menilai bahwa ketika elit mulai menguasai "lumbung" (sumber daya organisasi) demi kepentingan pribadi, maka warga NU harus bertindak.
“Jika tikus-tikus menguasai lumbung, ayo beli racun yang paling efektif. Kita perlu istighfar massal. Apa dosa orang NU sehingga memiliki pimpinan seperti sekarang?,” ujar Kiai Mustain dengan nada prihatin.
6. Kritik 'Bungkam' karena Konsesi Tambang
Forum ini juga menyentuh isu sensitif mengenai pemberian izin kelola tambang bagi organisasi kemasyarakatan. Para ulama kultural menilai hal tersebut telah melumpuhkan daya kritis pimpinan NU terhadap kebijakan pemerintah.
"Ketika NU dikasih tambang, pimpinannya diam semua. Padahal korupsi di negeri ini sedang darurat. Hadratus Syaikh dulu mewakafkan tanah untuk pasar bagi umat, sekarang orientasinya berbeda," tambah Kiai Mustain.