REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) berharap kepemimpinan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 dapat memperkuat peran NU sebagai mitra pemerintah dalam membangun bangsa. Namun, PGI juga berharap NU tetap kritis dan menjaga independensinya sebagai kekuatan moral masyarakat sipil.

Sekretaris Umum PGI, Pdt. Darwin Darmawan menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin dan Rais Aam PBNU terpilih atas amanah yang diberikan melalui Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur."Pertama tentu kami mengucapkan selamat untuk Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah terpilih, juga terima kasih untuk Gus Yahya," ujar Darwin kepada Republika, Selasa (1/9/2026).

Darwin berharap NU di bawah kepemimpinan Gus Kikin dapat mengambil posisi yang konstruktif dalam relasinya dengan pemerintah. Menurut dia, NU perlu menjadi mitra positif yang mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.Namun, dukungan tersebut tidak berarti NU harus kehilangan daya kritisnya.

"NU bisa jadi mitra positif dan kritis terhadap pemerintah dalam membangun bangsa, menjadi jangkar moralitas bangsa, menjadi rahmat bagi Indonesia," ucap Darwin.

Menurut Darwin, posisi tersebut penting karena NU memiliki kekuatan sosial dan moral yang besar. Dengan jaringan pesantren serta basis masyarakat yang luas, NU memiliki peran strategis dalam mengawal arah pembangunan bangsa.

Karena itu, menurut dia, NU tidak hanya perlu hadir ketika pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga harus berani menyampaikan suara moral ketika menemukan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Darwin menilai, hubungan baik antara NU dan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dan penting. Banyak agenda kebangsaan, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pelayanan sosial, dan penguatan kehidupan masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat.

Namun, kerja sama tersebut, menurut dia, tidak boleh menghilangkan kemerdekaan nurani NU."Indonesia membutuhkan NU yang tetap memiliki kebebasan nurani untuk menjaga suara moral bangsa," katanya.

Menurut Darwin, NU perlu tetap bebas mendukung kebijakan pemerintah yang membawa kemaslahatan. Pada saat yang sama, NU juga harus bebas mengingatkan pemerintah apabila terdapat persoalan menyangkut keadilan, kemanusiaan, kerusakan lingkungan hidup, dan kepentingan bangsa. Ia menilai, inilah yang membuat posisi NU penting sebagai jangkar moral bangsa.

"Jangkar tidak menentukan tujuan pelayaran. Ia tidak mengendalikan kemudi. Tugasnya menjaga agar kapal tidak hanyut ketika diterpa arus dan badai," ujarnya.