Sosial Media
0
News
    Home Berita Fatwa Haram Fatwa MUI Featured MUI Jatim Sound Horeg Spesial

    MUI Jatim Tegaskan Fatwa Haram Sound Horeg Tak Mudah Diubah, Dorong Pengaturan Teknis - Aktual

    3 min read


    Arsip - Sejumlah orang mengikuti gelaran Urek Urek Carnival yang diiringi audio kapasitas besar di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (12/7/2025). (ANTARA/Irfan Sumanjaya.)

    Surabaya, Aktual.com – Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur (MUI Jatim) menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system yang diselenggarakan Polda Jawa Timur. Dalam forum tersebut, MUI menyatakan dukungan terhadap upaya pengaturan kegiatan sound horeg agar pelaksanaannya tidak menimbulkan korban maupun membahayakan masyarakat.

    FGD bertajuk ‘Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur’ itu berlangsung pada Kamis (19/11/2026). Salah satu aspirasi yang disampaikan para pengusaha adalah permintaan agar fatwa haram mengenai sound horeg ditinjau kembali.

    Sebelumnya, MUI Jatim telah menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan sound horeg yang melampaui batas kewajaran, membahayakan kesehatan, merusak fasilitas umum, serta mengandung unsur kemungkaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sound Horeg yang ditetapkan pada 12 Juli 2025.

    Menanggapi permintaan peninjauan ulang tersebut, Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur Kiai Ma’ruf Khozin menyatakan bahwa perubahan atau pencabutan fatwa bukan perkara sederhana. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan di lingkungan internal MUI.

    “Jadi untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat,” kata Kiai Ma’ruf usai kegiatan FGD bersama Kapolda dan perwakilan pengusaha sound system.

    Ia menjelaskan bahwa ketentuan mengenai keharaman tidak dapat diubah begitu saja. Sebagai alternatif, MUI dapat mempertimbangkan penyusunan penjelasan atau turunan fatwa yang memberikan pemahaman lebih terperinci mengenai penerapannya di lapangan.

    “Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah,” ujar Ma’ruf.

    Kiai Ma’ruf juga menegaskan bahwa fatwa haram sound horeg bukan ditetapkan berdasarkan pandangan pribadi seseorang. Proses perumusannya melibatkan para ulama dari berbagai daerah di Jawa Timur serta kajian yang mempertimbangkan masukan tenaga ahli.

    “Karena kami di Komisi Fatwa itu bukan fatwa perorangan, kami kemudian melibatkan para ulama se-Jawa Timur, kemudian juga menghadirkan dokter dari spesialis THT,” jelasnya.

    Sejalan dengan pandangan Kapolda Jawa Timur, Ma’ruf menilai kegiatan sound horeg maupun sound karnaval tidak realistis untuk dihentikan sepenuhnya. Karena itu, MUI mendorong adanya pengaturan agar kegiatan hiburan tersebut tetap dapat berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

    “Jadi pada intinya seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, sound horeg atau sound karnaval ini tidak bisa dihentikan, tetapi diatur sehingga kemudian meminimalisir korban nyawa, meminimalisir orang yang mengalami kecelakaan karena sakit, ataupun yang lain,” tuturnya.

    Dalam forum tersebut, sejumlah hal yang menjadi perhatian MUI juga dibahas untuk dicari titik temu dan diminimalkan. Beberapa di antaranya berkaitan dengan ketertiban waktu pelaksanaan, kepatuhan terhadap norma agama, serta penghormatan terhadap kawasan yang memerlukan ketenangan, seperti tempat ibadah dan rumah sakit.

    “Titik tengah itu yang menjadi keberatan bagi kami ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni dancer yang erotis, kemudian yang mabuk-mabukan, atau melewati jam yang tidak bisa ditolerir waktu orang istirahat, kemudian ada anak kecil, kemudian beberapa hal lain,” ujarnya.

    Artikel ini disunting oleh:
    Redaktur: Rizky Zulkarnain

    Komentar
    Additional JS