Sosial Media
0
News
    Home Berita Fatwa Haram Fatwa MUI Featured MUI Kediri Spesial Vape

    MUI Kediri Dukung Fatwa Haram, Polres Kediri Juga Larang Personel Gunakan Vape - Radar Kediri

    5 min read

     


    Ilustrasi vape atau rokok elektronik.

    JP Radar Kediri–Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kediri mendukung fatwa haram penggunaan vape yang dikeluarkan oleh MUI Pusat. Mereka pun siap menyebarluaskan hal tersebut kepada masyarakat luas.

    Sekretaris MUI Kabupaten Kediri Dafid Fuadi mengatakan, pertimbangan penting fatwa haram vape terkait potensi penyalahgunaan perangkatnya sebagai media konsumsi narkotika dan psikotropika.

    "Sikap MUI Kabupaten Kediri mendukung fatwa haram untuk rokok elektrik (vape) adalah adanya potensi lebih besar penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika dan psikotropika," ujarnya.

    Meski demikian, sebelum melakukan sosialisasi secara masif dalam waktu dekat, menurut Dafid diperlukan pendekatan yang tepat. Sehingga penyampaian fatwa tidak menimbulkan persoalan dengan pedagang vape.

    Di sisi lain, Polres Kediri juga telah menerapkan aturan internal terkait penggunaan rokok elektrik.

    Kapolres Kediri AKBP Muh. Wahyudin Latif melalui Kasat Narkoba Polres Kediri AKP Sujarno menyebut, anggota polisi dilarang menggunakan vape. Larangan tersebut juga disertai sanksi tegas bagi yang nekat melanggar.

    Selain aturan pemakaian vape bagi anggota, menurut Sujarno satresnarkoba juga melakukan pencegahan penyalahgunaan vape. "Kami rutin lakukan sosialisasi (penyalahgunaan vape) melalui berbagai kegiatan, " jelasnya. 

    Sebelumnya, Fatwa MUI No. 131/2026 memperluas ketentuan mengenai keharaman rokok elektrik. Cakupannya meliputi penggunaan, produksi, hingga peredaran vape. Ketetapan tersebut juga mempertegas fatwa MUI Jawa Timur No. 1/2026 yang lebih dulu terbit pada Juli lalu.

    Dalam pertimbangannya, MUI menyoroti sejumlah aspek. Mulai risiko kesehatan akibat kandungan nikotin dan senyawa kimia dalam aerosol. Kemudian dampak terhadap lingkungan, hingga prinsip pencegahan atau sadd al-dzari'ah. 

    Penggunaan perangkat vape sebagai media penyalahgunaan narkotika juga jadi salah satu perhatian dalam pembahasan fatwa tersebut. Melalui ketetapan itu, MUI turut merekomendasikan pemerintah dan DPR menyusun regulasi pelarangan vape. 

    Aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, serta tokoh masyarakat, juga didorong memperkuat pengawasan. Salah satunya untuk mencegah penyalahgunaan rokok elektrik di kalangan generasi muda. 

    Komentar
    Additional JS