0
News
    Update Haji
    Home DPR Featured Haji Syarikah

    Wakil Ketua DPR: Jangan Pakai Lagi Syarikah yang Gagal Layani Jamaah | Republika Online

    3 min read

     

    Wakil Ketua DPR: Jangan Pakai Lagi Syarikah yang Gagal Layani Jamaah | Republika Online

    Koordinasi antarsyarikah menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan jamaah.

    Petugas syarikah menyiapkan kartu Nusuk yang akan dibagikan kepada jamaah calon haji Indonesia Kloter 32 UPG di Hotel Al Sadoon 1, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (24/5/2025). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan progres penerbitan Nusuk mengalami lonjakan signifikan dan hingga Sabtu (23/5) telah mencapai lebih dari 90 persen.
    ANTARA FOTO/Andika Wahyu Petugas syarikah menyiapkan kartu Nusuk yang akan dibagikan kepada jamaah calon haji Indonesia Kloter 32 UPG di Hotel Al Sadoon 1, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (24/5/2025). Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief menyatakan progres penerbitan Nusuk mengalami lonjakan signifikan dan hingga Sabtu (23/5) telah mencapai lebih dari 90 persen.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan syarikah atau perusahaan pelayanan jamaah haji yang bermasalah harus dievaluasi karena tidak layak dipertahankan.

    Sponsored

    Cucun menilai sistem multisyarikah dalam penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi DPR RI.

    "Pelayanan yang tidak optimal dari sejumlah syarikah menjadi alasan kuat perlunya peninjauan ulang terhadap sistem yang kini digunakan. Kalau syarikahnya tidak bagus dalam melayani, kenapa harus dipakai lagi? Evaluasi ini harus dilakukan serius," kata Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (29/5/2025).

    Menurut dia, temuan-temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi mendalam oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI. Evaluasi itu mencakup tidak hanya akomodasi, tetapi seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jamaah.

    "Semua aspek akan dievaluasi. Nanti Panja akan menyusun laporan lengkap yang menjadi dokumen resmi negara tentang pelaksanaan haji tahun ini," katanya.

    Scroll untuk membaca

    Terkait sistem multisyarikah, ia membuka kemungkinan adanya perampingan jumlah penyedia layanan asal Arab Saudi jika terbukti tidak efektif. Saat ini, jamaah haji Indonesia dilayani oleh delapan syarikah, yang menurutnya terlalu banyak dan sulit dikoordinasikan.

    Loading...

    sumber : Antara

    Berita Terkait

    Pemerintah Daerah Diminta Terlibat dalam Perlindungan TKI

    Berita Dpr Ri - 01 January 1970, 07:00

    Mengenal Program Murur, Hukum dan Skemanya dalam Haji

    Close Up - 19 menit yang lalu

    Timwas DPR Dalami Laporan Tenaga Medis Dibatasi Layani Jamaah Haji

    Ihram - 5 jam yang lalu

    Ribuan Calon Jamaah Haji Furoda RI Belum Dapat Visa, Begini Kata Menag

    Ihram - 5 jam yang lalu

    Jamaah Haji Indonesia Diminta Atur Waktu ke Masjidil Haram, Ini Alasannya

    Ihram - 6 jam yang lalu
    Komentar
    Additional JS