Prabowo Terbitkan Inpres untuk Percepat Realisasi Kampung Haji Indonesia di Makkah
NU Online · Jumat, 19 September 2025 | 04:00 WIB
Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: BPMI Setpres)
Jakarta, NU Online
Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan jamaah haji dan umrah Indonesia, khususnya dalam penyediaan akomodasi yang lebih memadai di Tanah Suci.
Inpres yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025 itu menekankan pentingnya percepatan pembangunan kawasan khusus bagi jamaah Indonesia.
Baca Juga
Prabowo Rencana Bertolak ke Saudi Bahas Kampung Haji di Makkah untuk Jamaah RI
Prabowo menginstruksikan agar langkah strategis dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antarkementerian dan lembaga.
"Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi,” tulis Presiden dalam Inpres tersebut dikutip NU Online, pada Jumat (19/9/2025).
Peran kementerian dan lembaga
Sejumlah kementerian dan badan negara mendapat mandat khusus dalam Inpres ini. Di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian Keuangan diminta memberi dukungan fiskal, termasuk pembiayaan dan insentif perpajakan. Kementerian Luar Negeri bertugas mengawal diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, memastikan aspek hukum internasional, serta memfasilitasi kerja sama dengan otoritas terkait.
Baca Juga
BPKH Resmikan Kampung Haji, Wujudkan Hunian Layak bagi Penyintas Bencana di Sukabumi
Kementerian Investasi dan Hilirisasi diberi mandat menghadirkan mitra investasi serta berkoordinasi langsung dengan instansi Arab Saudi terkait perizinan pembangunan.
Danantara ditunjuk sebagai pelaksana utama pembangunan, mulai dari perencanaan, pembentukan perusahaan patungan, penunjukan konsultan dan kontraktor, hingga pengelolaan kawasan. Badan ini juga menyiapkan skema pembiayaan melalui holding investasi dan operasional.
BPKH berperan dalam kemitraan pendanaan, serta berkoordinasi dengan Danantara dan Kementerian Haji dan Umrah. Adapun Kementerian Haji dan Umrah bertugas memastikan fasilitas Kampung Haji sesuai standar layanan jamaah Indonesia dan mengatur agar penyelenggara haji maupun umrah menggunakan fasilitas tersebut.
Sumber pendanaan
Pendanaan pembangunan Kampung Haji Indonesia akan bersumber dari berbagai mekanisme, termasuk Danantara, BPKH, APBN, kemitraan dengan pihak dalam dan luar negeri, serta sumber sah lainnya.
Prabowo menegaskan agar seluruh kementerian dan lembaga melaksanakan Inpres ini secara bertanggung jawab, dengan laporan berkala kepada Presiden.
"Menteri/Kepala Badan wajib melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi secara aktif," tegas Prabowo dalam Inpres yang mulai berlaku sejak (6/9/2025).
Ia berharap, pembangunan Kampung Haji Indonesia menjadi terobosan besar dalam meningkatkan kenyamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di Tanah Suci, sekaligus simbol penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Arab Saudi.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah memproses pembelian lahan di Makkah.
Menurutnya, ada delapan plot strategis yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi melalui Royal Commission Makkah, sebagian di antaranya berlokasi sangat dekat dengan Masjidil Haram.
"Undang-undang di Arab Saudi yang mengatur kepemilikan tanah oleh pihak asing telah diubah dan akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Ini adalah bukti nyata keseriusan kedua negara untuk memfasilitasi jamaah Indonesia,” ujar Rosan, Rabu (30/7/2025).
Rosan menambahkan, proses negosiasi dipimpin oleh Danantara sebagai entitas investasi nasional yang ditunjuk pemerintah.
"Danantara akan memimpin negosiasi dan bertanggung jawab atas proses akuisisi lahan ini," tegasnya.
