Alasan Presiden Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren: Berawal dari Tragedi Al-Khoziny
NU Online · Rabu, 22 Oktober 2025 | 22:00 WIB.
Mensesneg Prasetyo Hadi. (Foto: prasetyohadi.id)
Jakarta, NU Online
Kasus ambruknya mushala Pondok Pesantren Al-Khoziny menjadi perhatian pemerintah terhadap kondisi pesantren di Indonesia. Dari peristiwa itu, Presiden Prabowo Subianto resmi memerintahkan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, tragedi di Al-Khoziny menjadi pengingat penting bahwa ribuan pondok pesantren di Tanah Air masih menghadapi tantangan serius, terutama dari aspek keamanan bangunan.
"Kita mendapatkan fakta bahwa tampaknya kita semua, pemerintah, perlu memberikan perhatian lebih kepada pondok-pondok pesantren kita," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2025).
Baca Juga
DPR Nilai Pembentukan Ditjen Pesantren Perkuat Implementasi UU Pesantren
Ia menuturkan, Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap aspek keamanan fisik lembaga pendidikan berbasis agama tersebut.
"Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita, yang diwakili Kementerian PU, untuk melakukan asesmen terhadap bangunan-bangunan pondok pesantren kita dari sisi keamanan secara teknis," katanya.
Ia menambahkan, langkah itu juga akan diterapkan untuk rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya agar seluruhnya memenuhi standar teknis sipil yang aman.
Selain aspek infrastruktur, Presiden juga menekankan pentingnya transformasi pendidikan pesantren. Para santri diharapkan tidak hanya kuat secara spiritual dan moral, tetapi juga memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi.
"Harapannya, para santri dalam menghadapi masa depan memiliki bekal cukup lengkap, tidak hanya dari sisi akhlak dan keagamaan, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, termasuk ilmu-ilmu ekonomi," tuturnya.
Baca Juga
Presiden Prabowo Restui Pembentukan Ditjen Pesantren, Kado Spesial Hari Santri 2025?
Prasetyo mengatakan pemerintah juga berencana melibatkan santri dalam pembangunan fasilitas pendidikan melalui pelatihan dasar konstruksi dan teknik sipil.
"Melatih para santri dari pondok pesantren masing-masing untuk dilakukan pembekalan keilmuan minimal di bidang bangunan, konstruksi maupun sipil," jelasnya.
"Harapannya, ketika ada proses-proses pembangunan di setiap pondok pesantren, ada santri yang memiliki keilmuan dalam hal pendirian bangunan-bangunan," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyetujui izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren melalui surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-617/M/D-1/HK.03.00/10/2025 tertanggal Oktober 2025.
Menanggapi hal itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar bersyukur dan mengapresiasi para pihak yang telah mengawal terbitnya izin prakarsa pembentukan Ditjen Pesantren.
"Dengan adanya Ditjen, hal-hal tersebut bisa tertangani dengan lebih baik karena ada perangkat kerja yang lebih luas dan sistem yang lebih terkoordinasi," jelas Menag.
Usul pembentukan Ditjen Pesantren sudah berlangsung sejak 2019, era Menag Lukman Hakim Saifuddin. Usulan Kemenag ke Kemenpan dan RB kembali diajukan pada 2021 dan 2023 pada era Menag Yaqut Cholil Qoumas. Terakhir, usulan itu kembali diajukan ke Kemenpan dan RB pada 2024, di era Menag Nasaruddin Umar.
