Santri Malang Gelar Aksi Damai, Desak Trans7 Minta Maaf dan Izin Siar Dicabut
Rabu, 15 Oktober 2025 | 21:00 WIB
Suasana santri Malang menggugat di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (15/10/2025). (Foto: NOJ/Moch Miftachur Rizki)
Malang, NU Online Jatim
Ratusan santri yang tergabung dalam Santri Malang Menggugat menggelar aksi damai di depan Gedung Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Rabu (15/10/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes atas tayangan program di stasiun televisi Trans7 yang dinilai menyinggung martabat pesantren dan para kiai.
Tayangan yang dimaksud itu disiarkan pada 13 Oktober 2025 lalu dengan membahas budaya Pesantren Lirboyo menggunakan narasi yang dianggap provokatif dan merendahkan dunia pesantren. Hal tersebut memicu gelombang reaksi dari kalangan santri di berbagai daerah, termasuk Kota Malang.
Sejak pukul 09.00 WIB, ratusan santri dengan atribut identitas pesantren berkumpul di depan DPRD. Mereka menyuarakan aspirasinya melalui orasi dan membawa lima tuntutan yang disebut Panca Gugatan.
Baca Juga
Ansor Jatim Kecam Program Xpose Uncensored Trans7 yang Lecehkan Kiai-Pesantren
Koordinator aksi, Fairouz Huda mengatakan, narasi dalam tayangan Trans7 telah mencederai marwah pesantren di Indonesia. Menurutnya, ini bukan sekadar kekeliruan, tetapi bentuk kesengajaan yang menyakiti hati umat.
“Karena itu, kami menuntut pencabutan izin siar Trans7,” ujarnya di hadapan peserta aksi.
Adapun Panca Gugatan yang disampaikan para santri meliputi:
- Pemerintah diminta memperkuat regulasi agar etika jurnalisme lebih terjamin, serta memberi sanksi tegas terhadap media yang melanggar.
Aksi yang berlangsung tertib dan damai ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, anggota DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih, jajaran DPRD Kota Malang, mantan Wali Kota Malang Sutiaji, serta sejumlah ulama dan tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan rasa prihatin sekaligus dukungannya terhadap aspirasi santri. “Kami akan mengawal tuntutan ini agar segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Jangan sampai polemik ini meluas dan menimbulkan perpecahan,” ujarnya.
Baca Juga
PBH Madura Kecam Keras Tayangan Trans7 yang Dinilai Lecehkan Kiai
Pihaknya menyebut, pesantren merupakan pilar pendidikan bangsa yang telah berperan besar jauh sebelum Indonesia merdeka. Pesantren bukan simbol feodalisme, tetapi madrasah kehidupan yang menanamkan adab dan akhlak.
“Karena itu, kami berharap media dapat lebih berhati-hati dan beretika dalam mengangkat isu-isu keagamaan,” tandasnya.
Sementara itu, mantan Wali Kota Malang periode 2018–2023, Sutiaji, yang juga hadir dalam aksi tersebut terpanggil karena merasa kehidupan pesantren telah di framing secara keliru. Pesantren adalah lembaga mulia yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa.
Sutiaji juga mendorong agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan pemerintah daerah ikut mengawal tuntutan para santri hingga tuntas. “Yang diinginkan masyarakat pesantren adalah keteduhan, bukan provokasi. Karena itu, tuntutan kami jelas: cabut izin, bahkan kalau perlu, tutup Trans7,” tambahnya.
Aksi Santri Malang Menggugat berakhir dengan doa bersama dan penegasan komitmen untuk terus mengawal kehormatan pesantren. Meski menyuarakan tuntutan keras, aksi tersebut berlangsung damai, tertib, dan menjunjung tinggi adab sebagaimana nilai-nilai santri. Dalam kesempatan ini, masa aksi juga melantunkan Qosidah Tawassul Masyayikh Lirboyo secara bersama-sama.
