Lombok Barat, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi meluncurkan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/2/2026).

Peresmian ini menandai langkah keempat dalam rangkaian peluncuran SPPG oleh TKA-PBNU setelah sebelumnya dilaksanakan di Cirebon, Jember, dan Batang.

Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf beserta jajaran pimpinan PBNU, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan jajaran pimpinan daerah dan serta pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam sambutannya, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB Prof TGH Masnun Tahir selaku tuan rumah menyampaikan bahwa kehadiran program ini di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel merupakan keberlanjutan dari marwah perjuangan Datuk Bengkel, rais syuriah pertama PWNU NTB. 

Ia menegaskan bahwa bersinergi dengan pemerintah adalah komitmen tak terpisahkan dari NU. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dipandang sebagai bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang selaras dengan visi besar PBNU.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengungkapkan bahwa kerja sama dengan BGN telah dimulai sejak peringatan Harlah ke-102 NU pada awal Februari 2025 lalu. Target untuk membangun 1000 titik SPPG di seluruh Indonesia bukan sekadar kesepakatan lembaga, melainkan bentuk komitmen nyata dalam mendukung program strategis Presiden.

“Data menunjukkan banyak santri kita yang kenyang secara kuantitas namun masih mengalami masalah kesehatan seperti anemia karena gizi yang tidak seimbang. Program ini hadir untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pesantren agar lahir generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Gus Yahya.

Badan Gizi Nasional melalui Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2, Nurjaeni, memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian PBNU. Ia menyebutkan bahwa SPPG bukan hanya tempat penyediaan makanan halal dan aman bagi santri, tetapi juga diproyeksikan sebagai center of excellence atau pusat perubahan perilaku gizi.

Saat ini, terdapat 188 SPPG yang telah berdiri dan 205 lainnya dalam tahap persiapan. Beberapa di antaranya diharapkan bisa di-SK-kan sebagai unit percontohan nasional yang nantinya menjadi rujukan bagi delegasi negara-negara ASEAN yang berminat mempelajari implementasi program gizi di Indonesia.

Dalam rangkaian acara tersebut, Ketua RMI PBNU KH Hodri Ariev menekankan akan pentingnya pembentukan forum pengelola dapur di bawah fasilitasi TKA-PBNU. Upaya ini dilakukan untuk memastikan standardisasi dan keberlanjutan program di berbagai provinsi, demi tercapainya kemandirian pangan bagi warga Nahdliyin dan bangsa Indonesia secara luas.

Sebagai sambutan penutup, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyoroti dampak ekonomi mikro yang tercipta dari kehadiran dapur-dapur di pesantren ini. Menurutnya, model ini membalik paradigma pembangunan dari hilir ke hulu. Penyerapan bahan pangan dari petani, peternak, dan UMKM lokal secara langsung memberikan jaminan pasar yang stabil.

"Pesantren akan menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat. Dimulai dari SPPG, kita berharap ini merambah ke kemandirian peternakan dan pertanian di lingkungan pesantren. Jika ini terjadi, kekuatan ekonomi rakyat akan tercipta secara masif," tutur Gubernur Iqbal.