SUKOHARJO, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR meninjau dapur katering untuk calon jemaah haji di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2026).

Dapur katering tersebut merupakan milik pengusaha kuliner Solo, Puspo Wardoyo.

Dapur ini menyediakan aneka makanan siap saji full meal dan lauk dalam kemasan (pouch). Ada kari ayam, semur ayam dan rendang daging.

Baca juga: Cerita Mbah Tiwi, Lansia Sebatang Kara yang Berjualan Nasi Rames untuk Bayar Listtik dan Air

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid bersama rombongan melihat secara langsung proses produksi makanan siap saji di dapur tersebut.

Dia menilai kondisi dapur katering sangat higienis, menjaga kualitas dan steril.

Setiap orang yang masuk harus menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

Baca juga: Soal Pembangunan Rumjab Wawali Balikpapan Rp 14,3 M, DPU: Bukan Kemewahan

Makanan siap saji yang produksi tanpa bahan pengawet dan tahan sampai dua tahun.

Wachid menyampaikan pemilihan katering lokal untuk kebutuhan makanan jemaah haji karena jemaah sudah terbiasa dengan selasa nusantara.

Dia tidak ingin kejadian empat tahun lalu terulang pada haji tahun ini. Banyak makanan yang disiapkan tidak dimakan jemaah haji karena rasanya tidak sesuai selera mereka.

"Pada waktu dulu 2022 dulu mungkin masuk tapi belum sampai ke dalam ya. Dulu jemaah masih menikmati dengan katering yang rasa orang India, orang Pakistan ya. Jadi banyak yang tidak dimakan para jemaah," kata Wachid di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis.

Baca juga: Kemenag Kalteng Usulkan 375 Formasi CPNS 2026, Ada Posisi Guru hingga Penghulu

Menu nusantara yang disiapkan dari katering lokal membuat jemaah lebih tenang dalam menjalankan rukun Islam kelima tersebut.

Wachid mengatakan bahwa makanan siap saji disiapkan untuk jemaah haji khususnya selama prosesi ibadah penuh di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

"Kemarin terbukti kunjungan kami ke Arab Saudi, di Madinah, dan Arofah ngecek masalah katering yang selalu saya suarakan rasa Indonesia. Dan ternyata beliau sudah memasok di sana, menyuplai makanan terutama di Mekkah dan Medinah dan juga di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) produk beliau sudah sampai sana," tandas politisi Partai Gerindra ini.

Baca juga: Kisah Ismanto: Tinggalkan Profesi Satpam, Kini Sukses Budidaya Mamey Sapote Beromzet Puluhan Juta

Lebih lanjut Wachid mengatakan, DPR akan membuat regulasi agar pelaksanaan ibadah haji ke depan lebih mengutamakan pelayanan terhadap jemaah.

Pihaknya akan menggandeng BPKH dalam pembuatan regulasi tersebut.

Pemerintah mau tidak mau harus melakukan kontrak kerja sama selama lima hingga 10 tahun dengan pihak ketiga mulai pemondokan hingga katering jemaah haji.

"Silakan perusahaan mana pun yang akan masuk kita tidak monopoli asalkan kualitas benar-benar profesional. Kualitas terjaga, rasa terjaga," imbuh dia.

Baca juga: Masa Tunggu Ibadah Haji di Kalteng Jadi 26 Tahun, Kemenhaj: Sudah Dibagi Kuota Jemaah Nasional

Makanan siap saji

Sementara itu, Owner PT Hati, Puspo Wardoyo, menjelaskan makanan siap saji sangat dibutuhkan bagi jemaah haji selama pelaksanaan ibadah penuh di Armuzna. Sebab di sana tidak ada yang berjualan makanan.

Makanan siap saji ini katanya selalu siap di tempat pemondokan sehingga bisa langsung dinikmati oleh para jemaah haji Indonesia.

"Di sana tidak ada yang jualan. Makanan siap saji ini selalu datang ke pemondokan para jemaah haji," kata dia.

Baca juga: Untuk Ayah di Surga, Rohim Tunaikan Haji di Usia 18 Tahun

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warga Gaza Terpaksa Bakar Plastik dan Minyak Goreng untuk Bertahan Hidup