Ringkasan Berita:

• Kemenhaj turunkan survei untuk mengukur kualitas layanan yang diterima jemaah haji Indonesia, mulai dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi
• Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiawan, mengatakan survei tahun ini menghadirkan pendekatan baru yang lebih komprehensif dibanding tahun-tahun sebelumnya
• Pendekatan tersebut dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kualitas penyelenggaraan ibadah haji

Laporan Hasim Arfah, Wartawan Tribun-timur.com dan Media Centre Haji 2026 dari Arab Saudi

TRIBUN-TIMUR.COM, JEDDAH — Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Haji Indonesia (SKLHI) 2026 bekerja sama dengan Kementerian Haji Republik Indonesia. 

Survei ini dilakukan untuk mengukur kualitas layanan yang diterima jemaah haji Indonesia, mulai dari persiapan di tanah air hingga pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.

Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiawan, mengatakan survei tahun ini menghadirkan pendekatan baru yang lebih komprehensif dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau sebelumnya lebih banyak melihat hasil akhir layanan, tahun ini kami juga mendalami setiap proses pelayanan yang dilalui jemaah,” ujar Dadang saat meninjau layanan haji di Daerah Kerja Bandara, Jeddah, Senin (11/5/2026).

Menurut Dadang, pendekatan tersebut dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran utuh mengenai kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk titik-titik pelayanan yang masih perlu diperbaiki.

Untuk menjaga validitas dan objektivitas hasil survei, BPS menerjunkan tujuh orang pengawas lapangan dengan target total 14.400 responden dari seluruh jemaah haji Indonesia.

Metode pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik probability sampling, sehingga seluruh jemaah memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi responden.

“Kami tidak memilih sampel tertentu. Semua jemaah punya peluang yang sama memberikan penilaian. Jadi hasilnya benar-benar representatif dan tidak hanya mengambil testimoni yang bagus-bagus saja,” tegasnya.

Survei SKLHI 2026 dilakukan di sembilan titik pengamatan utama, mencakup Madinah, Jeddah, Makkah, hingga kawasan Armuzna yang meliputi Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Adapun sejumlah aspek yang menjadi fokus penilaian meliputi layanan dalam negeri, layanan di Arab Saudi, hingga konsumsi jemaah.

Pada layanan dalam negeri, BPS mengevaluasi proses administrasi, layanan embarkasi, transportasi menuju bandara, serta kinerja petugas haji.

Sementara untuk layanan luar negeri, aspek yang dinilai mencakup akomodasi hotel, fasilitas tenda di Arafah dan Mina, transportasi antarkota, layanan ibadah, serta pelayanan kesehatan.

Selain itu, layanan konsumsi juga menjadi perhatian penting dalam survei tahun ini. 

Penilaian meliputi kualitas makanan, kandungan gizi, variasi menu, ketepatan waktu distribusi, hingga mekanisme pembagian makanan kepada jemaah.

Hingga awal Mei 2026, tim BPS telah menyebarkan sekitar 5.080 kuesioner kepada jemaah haji Indonesia. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan sistem digital berbasis CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), yang dipadukan dengan observasi lapangan dan wawancara mendalam atau in-depth interview.

Dadang menegaskan, hasil survei nantinya akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang.

“Hasil survei ini akan menjadi kompas bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan layanan. Hal-hal yang sudah baik akan dipertahankan, sedangkan yang masih kurang akan segera dievaluasi demi kenyamanan tamu Allah,” ujarnya.

BPS menargetkan hasil akhir berupa indeks kepuasan layanan haji 2026 dapat dipublikasikan pada Juli atau Agustus mendatang.

(hasim arfah/mch 2026)