JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijah 1447 Hijriah pada Minggu, 17 Mei 2026 atau hari ini. 

Sidang tersebut sekaligus akan menentukan dan mengumumkan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah akan jatuh pada tanggal berapa.

Sidang isbat dijadwalkan berlangsung di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jakarta.

Penetapan awal bulan Zulhijah ini menjadi bagian dari mekanisme resmi pemerintah dan melalui musyawarah bersama berbagai pihak terkait.

Menurut informasi dari laman Kemenag, sidang akan dibagi dalam tiga sesi.

Pertama, seminar posisi hilal awal Zulhijjah 1447 H pada 16.30 WIB dan terbuka untuk umum.

Kedua, sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H pada 18.00 (setelah salat Magrib) dan bersifat tertutup.

Ketiga, konferensi pers pengumuman hasil sidang isbat awal Zulhijjah 1447 H pada 19.00 WIB.

Link Live Streaming Sidang Isbat Penentuan Iduladha 1447 Hijriah

Berikut link live streaming Sidang Isbat Penentuan Iduladha 1447 Hijriah: 

KLIK DI SINI

Baca Juga: Rektor UIN Bedah Sidang Isbat Tentukan 1 Ramadan 2026: Beda Penentuan Hilal-Kemajuan Teknologi

Adapun Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat menjelaskan, rukyatulhilal awal Zulhijah tahun ini berlangsung di 88 titik pemantauan di berbagai daerah Indonesia. 

Seluruh titik tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sidang isbat yang akan digelar pada hari ini. 

Menurut Arsad, pemerintah tetap mengedepankan mekanisme sidang isbat sebagai forum musyawarah bersama dalam menetapkan awal bulan Zulhijah.

“Pemerintah memiliki dasar perhitungan astronomi dan kriteria imkanur rukyat MABIMS. Namun sebelum diumumkan kepada masyarakat, seluruh data dan masukan dibahas bersama dalam sidang isbat agar keputusan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bersama,” katanya, Selasa (5/5/2026), sebagaimana dilansir laman Kemenag. 

Ia menyebut PMA Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat menjadi landasan penting dalam memperkuat tata kelola penetapan awal bulan Hijriah. 

Menurutnya, regulasi tersebut mempertegas sidang isbat sebagai forum resmi pemerintah yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari ormas Islam, pakar falak, akademisi, hingga lembaga negara terkait.