Muktamar NU dan Empat Etika Jawa: Tata, Titi, Tatas, Titis - duta

Oleh  Bey Arifin*

MUKTAMAR NU ke-35 bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Lebih dari itu, Muktamar adalah momentum untuk menguji kedewasaan organisasi: apakah NU mampu menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan personal, kelompok, dan faksi.

Di tengah tarik-menarik kepentingan yang selalu menyertai kontestasi organisasi, ada satu kearifan Jawa yang layak direnungkan: tata, titi, tatas, titis. Empat kata sederhana, tetapi menyimpan filosofi kepemimpinan yang sangat dalam.

Tata berarti tertib dan teratur. Titi berarti teliti dan cermat. Tatas berarti tuntas dan tegas dalam menyelesaikan persoalan. Sementara titis berarti tepat sasaran dan tepat dalam mengambil keputusan.

Empat prinsip ini sesungguhnya dapat menjadi semacam “kompas etik” bagi Muktamar NU. Sebab organisasi sebesar NU tidak boleh dikelola dengan improvisasi, apalagi dengan logika kekuasaan yang semata-mata berorientasi pada siapa menang dan siapa kalah.

Tata: Kembalikan Muktamar pada Tatanan

Pertama adalah tata. Muktamar harus berlangsung dalam tata kelola yang tertib, transparan, demokratis, dan sesuai aturan organisasi.

Aturan tidak boleh menjadi alat untuk memenangkan seseorang. Sebaliknya, aturan harus menjadi pagar agar semua pihak bermain dalam lapangan yang sama.

Jika tata kelola Muktamar sehat, maka siapa pun yang terpilih akan memperoleh legitimasi moral dan organisatoris yang kuat. Sebaliknya, jika prosesnya meninggalkan banyak tanda tanya, maka kemenangan formal justru dapat melahirkan problem legitimasi setelah Muktamar selesai.

Karena itu, yang harus dimenangkan terlebih dahulu bukan kandidat, melainkan marwah NU.

Titi: Jangan Gegabah Memilih Pemimpin

Kedua adalah titi. Memilih pemimpin NU tidak boleh hanya berdasarkan popularitas, kedekatan, jaringan, atau kemampuan menggalang dukungan.

Pemimpin NU harus diuji dari banyak sisi: keilmuan, integritas, kapasitas manajerial, kedalaman spiritual, pengalaman organisasi, kemampuan membaca zaman, dan komitmen terhadap Khittah serta Qanun Asasi NU.

Tradisi pesantren mengenal prinsip tabayyun: memeriksa sebelum mempercayai, menimbang sebelum memutuskan.

Karena itu, para peserta Muktamar harus menggunakan haknya dengan kesadaran bahwa suara mereka bukan sekadar suara politik. Ia adalah amanah yang akan menentukan wajah NU untuk beberapa tahun ke depan.

Jangan memilih karena tekanan. Jangan memilih karena transaksi. Jangan memilih karena sentimen kelompok.

Pilihlah karena pertimbangan maslahat.

Tatas: Jangan Tinggalkan Persoalan dalam Keadaan Menggantung

Ketiga adalah tatas. NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan, bukan sekadar pandai memproduksi wacana.

Problem organisasi harus diselesaikan dengan mekanisme yang jelas. Konflik harus dicarikan jalan keluar. Program harus dikawal. Keputusan harus dilaksanakan.

Muktamar jangan hanya menghasilkan struktur kepengurusan baru, tetapi juga harus menghasilkan agenda penyelesaian persoalan NU.

Sebab pergantian kepemimpinan tanpa penyelesaian problem hanya akan membuat NU mengulang siklus yang sama.

Pemimpin yang baik bukan yang paling banyak berbicara tentang perubahan, tetapi yang mampu memastikan perubahan benar-benar terjadi.

Titis: Tepat Memilih Arah

Keempat adalah titis. Setelah organisasi ditata, persoalan dicermati, dan agenda disusun, NU membutuhkan keputusan yang tepat.

Tantangan NU ke depan tidak sederhana. Ada transformasi digital, kecerdasan buatan, perubahan geopolitik, ekonomi umat, krisis lingkungan, perubahan demografi, fragmentasi sosial, hingga tantangan epistemologis yang semakin kompleks.

NU tidak boleh hanya sibuk dengan persoalan internal ketika dunia bergerak begitu cepat.

Karena itu, pemimpin NU ke depan harus mampu menghubungkan turats dengan modernitas, pesantren dengan teknologi, tradisi dengan inovasi, serta spiritualitas dengan profesionalisme.

Inilah makna titis: mampu menentukan sasaran perjuangan secara tepat.

Muktamar Bukan Pertarungan Faksi

Pada akhirnya, persoalan terbesar Muktamar bukanlah siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Persoalannya adalah apakah setelah Muktamar NU menjadi lebih kuat atau justru semakin terbelah.

Kontestasi boleh ada. Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar. Tetapi setelah keputusan diambil, seluruh elemen NU harus kembali kepada satu rumah besar: jam’iyah Nahdlatul Ulama.

Jangan sampai kontestasi politik organisasi meninggalkan luka yang lebih panjang daripada manfaat yang dihasilkan.

NU memiliki tradisi ukhuwah, tasamuh, tawassuth, dan tawazun. Maka kontestasi kepemimpinan pun seharusnya mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Berbeda pilihan tidak harus berbeda persaudaraan. Berbeda kandidat tidak harus berbeda khidmah.

Kemenangan Terbesar adalah Kemenangan NU

Karena itu, Muktamar NU ke-35 harus mampu menghadirkan satu paradigma sederhana: yang dicari bukan sekadar siapa yang menang, tetapi apa yang harus dimenangkan.

Yang harus dimenangkan adalah marwah NU.

Yang harus dimenangkan adalah persatuan ulama.
Yang harus dimenangkan adalah masa depan pesantren.

Yang harus dimenangkan adalah kemandirian ekonomi umat.

Yang harus dimenangkan adalah pendidikan generasi muda.

Dan yang paling penting, yang harus dimenangkan adalah kemaslahatan umat dan bangsa.

Di sinilah empat etika Jawa itu menemukan relevansinya: tata, titi, tatas, titis.
Tata dalam mengelola organisasi.
Titi dalam membaca persoalan.
Tatas dalam menyelesaikan pekerjaan.
Titis dalam menentukan arah.

Jika empat prinsip ini mampu menjadi etika bersama, maka Muktamar NU ke-35 tidak sekadar menghasilkan pemimpin baru. Ia akan melahirkan babak baru NU yang lebih dewasa, solid, berwibawa, dan relevan menghadapi perubahan zaman.

Sebab pada akhirnya, jabatan akan berakhir, kepengurusan akan berganti, tetapi marwah NU harus tetap dijaga.

Dan barangkali, inilah saatnya NU membuktikan bahwa kearifan lokal tidak pernah kehilangan relevansi ketika berhadapan dengan tantangan global.
Tata. Titi. Tatas. Titis.

Empat kata sederhana.

Tetapi dari empat kata itu, sebuah organisasi besar dapat belajar satu hal yang sangat penting:

Menata tanpa kepentingan pribadi, mencermati tanpa prasangka, menuntaskan tanpa keraguan, dan memutuskan demi kemaslahatan.

?BEY ARIFIN adalah Pemerhati NU dan Pengurus LKSPHK IKAPETE