Diumpat Pengusaha Sound Horeg, MUI Jatim Tegaskan Fatwa Tak Dibuat Asal - Kompas

SURABAYA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur merespons umpatan yang dilontarkan pengusaha sound horeg asal Jawa Tengah, Setyo Budi Mularso, terkait fatwa haram sound horeg.

Setyo melontarkan umpatan kepada MUI Jatim saat siaran langsung di salah satu televisi sebagai respons terhadap fatwa haram sound horeg yang dikeluarkan MUI Jatim.

Ketua MUI Jatim Abdul Halim Soebahar mengatakan telah memaafkan pernyataan tersebut. Menurut dia, MUI Jatim tidak mempermasalahkan respons yang diberikan selama masih dalam batas kewajaran.

Baca juga: Pengusaha Sound Horeg Blitar: Fatwa MUI Bukan Produk Hukum, Tak Wajib Dipatuhi

“Tapi kalau keterlaluan, saya memang khawatir ada reaksi negatif dari masyarakat terkait dengan tokoh itu," kata Abdul, Kamis (10/9/2026).

"Jadi untungnya tokoh yang pengelola pengusaha sound horeg itu memberikan klarifikasi dan minta maaf serta tobat untuk tidak mengulanginya. Itu kan pernyataannya kasar itu,” ucap dia.

MUI klaim tak terburu-buru keluarkan fatwa

Abdul mengatakan, MUI tidak mengeluarkan fatwa secara terburu-buru. Sebelum fatwa ditetapkan, terdapat tiga tahap yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur, termasuk tokoh agama dan pemerintah daerah.

"Pertama itu ada kajian teks dari Qur'an, hadis, qawlul ulama, kaidah-kaidah itu. Kemudian setelah itu kajian konteks. Di lapangan terjadi atau tidak? Setelah kajian teks, kajian konteks, itu baru klarifikasi,” terangnya.

Dalam pembahasan fatwa, para ulama dan pemerintah daerah menilai sound horeg lebih banyak menimbulkan kerugian atau mudarat, meskipun di sisi lain dinilai dapat menghibur masyarakat.

Baca juga: Didesak MUI dan Muhammadiyah Jatim Larang Sound Horeg, DPRD Malang Tunggu Aduan Warga

“Sound horeg itu secara umum aspek mudaratnya itu sangat besar, dan itu laporan yang disampaikan oleh masyarakat," kata dia.

Menurut Abdul, meskipun sound horeg dinilai dapat menjadi hiburan bagi masyarakat, banyak informasi yang menunjukkan dampak negatif dari penggunaan sound horeg.

"Saya kira keputusan itu memang perlu gitu. Dan fatwa itu keluar dalam konteks pertimbangan-pertimbangan itu,” terangnya.

Baca juga: Miftah Hina Tukang Es Teh, MUI: Pelajaran untuk Penceramah

Fatwa MUI tak mengikat secara hukum

Abdul mengatakan, MUI bukan organisasi tunggal, melainkan organisasi yang dibangun secara kolektif oleh ulama dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas).

Menurut dia, keputusan MUI menjadi pedoman bagi organisasi yang terlibat dalam proses penetapan fatwa. Namun, MUI menyadari bahwa fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti undang-undang.

Meski demikian, sebagian masyarakat dapat memilih mengikuti fatwa tersebut sebagai pedoman moral.

Baca juga: Soroti 3 Warga yang Tewas, MUI Jatim Desak Pergub Larangan Sound Horeg

“Apakah dampak dari pernyataan MUI itu harus diikuti oleh masyarakat? Bagi masyarakat luas, diikuti secara moral, ya. Tapi secara hukum itu tidak mengikat, karena terpulang kepada yang bersangkutan,” ucap dia.

Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.

Dari Iseng Jadi Cuan, RT 05 Petukangan Utara Ubah Sampah Botol Jadi Sapu Lidi