Terus Langgar Aturan, Komisi Fatwa MUI Setuju Sound Horeg Ditiadakan - Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Abdul Muiz Ali, menilai penggunaan sound horeg perlu ditertibkan ketika penyelenggara terus melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah maupun ulama. Jika pelanggaran terus terjadi dan menimbulkan keresahan masyarakat, dia menyatakan setuju apabila penggunaan sound horeg ditiadakan.

Kiai Muiz mengatakan, penggunaan sound horeg pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aturan mengenai batas kewajaran suara dan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ketentuan tersebut antara lain telah dituangkan dalam Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan sound horeg.

Menurut dia, persoalan tidak semata-mata terletak pada keberadaan perangkat sound system, tetapi pada cara penggunaannya yang dapat mengganggu masyarakat. Intensitas suara yang melebihi batas wajar, misalnya, dinilai berpotensi menimbulkan gangguan dan keresahan di lingkungan sekitar.

"Jika terus melanggar ketentuan, saya setuju sound horeg ditiadakan," ujar Kiai Muiz kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Ia menambahkan, persoalan juga muncul ketika pertunjukan sound horeg di ruang publik disertai aksi joget erotis yang mempertontonkan aurat laki-laki maupun perempuan. Praktik semacam itu, menurut dia, bukan lagi sekadar persoalan hiburan, tetapi telah bersinggungan dengan ketentuan agama dan norma kesopanan.

"Dentuman musik di depan publik yang disertai joget erotis oleh laki dan wanita dengan aurat terbuka di muka umum, perbuatan tersebut termasuk eksploitasi aurat yang dilarang agama dan menyalahi norma kesopanan," ucapnya.