Jalan Tengah untuk Sound Horeg Meski Fatwa Haram MUI Jatim Tetap Berlaku - detik
Surabaya -
Polemik hiburan sound karnaval atau yang akrab disebut sound horeg di Jatim masih bergulir. Namun, ada titik terang bagi para pengusaha. Polda Jatim bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim serta pengusaha sound system menggelar pertemuan khusus guna merumuskan jalan tengah agar hiburan masyarakat ini tetap bisa berjalan tanpa memicu gesekan sosial atau pelanggaran hukum.
Langkah itu diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) bertajuk 'Sinergi Pengusaha Sound System, Masyarakat dan Pemerintah dalam Mewujudkan Hiburan Sound Horeg yang Aman dan Tertib di Jawa Timur' di Mapolda Jatim, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, para pengusaha sound system sempat melontarkan aspirasi agar MUI Jatim meninjau ulang Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharamkan penggunaan sound horeg.
Namun, Ketua Bidang Fatwa MUI Jatim Kiai Ma'ruf Khozin menegaskan bahwa pencabutan atau revisi fatwa sangat berat dilakukan karena berpotensi memicu perdebatan internal dan telah disusun melalui kajian mendalam bersama para ulama serta dokter spesialis THT.
Sebagai jalan keluar, MUI memilih merumuskan penjelasan turunan agar tidak terjadi salah tafsir di daerah, sembari sepakat mencari titik tengah agar aktivitas ekonomi pelaku usaha tetap berjalan tertib.
"Kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan ya tetap larangan. Mungkin bisa ada turunan fatwa semacam penjelasan lebih luas sehingga apa yang dikhawatirkan teman-teman itu tidak terjadi salah tafsir di daerah-daerah," ujar Kiai Ma'ruf usai kegiatan FGD, Kamis (19/11/2026).
Kiai Ma'ruf menekankan bahwa MUI sejatinya tidak menggeneralisir seluruh pengusaha sound system. Menurutnya, pelanggaran selama ini dilakukan oleh segelintir oknum, sementara banyak pemilik sound yang patuh aturan. Oleh karena itu, poin keberatan MUI difokuskan pada pemangkasan dampak negatif di lapangan.
"Titik tengah itu yang menjadi keberatan bagi kami ada beberapa hal yang bisa diminimalisir, yakni dancer yang erotis, kemudian yang mabuk-mabukan, atau melewati jam yang tidak bisa ditolerir waktu orang istirahat, kemudian ada anak kecil, kemudian beberapa hal lain," jelasnya.
Senada dengan MUI, Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono menegaskan kepolisian tidak ingin mematikan hiburan masyarakat, melainkan menatanya dengan regulasi tegas. Kesepakatan hasil FGD ini nanti akan disinkronkan dengan surat edaran Polda Jatim 2025, bahkan didorong menjadi Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing kabupaten/kota.
Irjen Dekananto menggarisbawahi sejumlah larangan mutlak dalam operasional sound karnaval ke depan, mulai dari pencegahan korban jiwa, perusakan fasilitas umum, peredaran narkoba, hingga penghormatan terhadap nilai-nilai religius di Jawa Timur.
"Jajaran kepolisian tidak ingin dalam keberadaan sound carnaval ada korban jiwa, ada dancer yang erotis, ada yang menggunakan narkoba dan mabuk-mabukan, dan jangan sampai ada pengrusakan fasilitas umum," tegas Dekananto.
"Dan ada yang perlu diindahkan terkait misalnya ketika azan harus berhenti, jangan melewati pondok pesantren karena Jatim merupakan provinsi yang religius banyak pondok pesantren, maka nilai-nilai agama diharapkan dipatuhi bersama," imbuhnya.
Tak hanya itu, Kapolda Jatim juga meminta para pemilik sound system bertindak tegas sebagai vendor terhadap pihak penyewa. Jika dalam kontrak acara ditemukan pelanggaran seperti hadirnya penari erotis atau penonton yang mabuk-mabukan, pemilik sound diwajibkan langsung menghentikan musik.
Dengan adanya kesepakatan baru ini, kepolisian bersama MUI memastikan penegakan hukum akan berjalan jauh lebih tegas apabila di kemudian hari masih ditemukan pelanggaran yang sampai memakan korban jiwa.
(auh/dpe)
