Sosial Media
0
News
    Home Berita Featured MUI Jatim Polda Jatim Sound Horeg Spesial

    Sound Horeg Dinilai Kembali Kebablasan, MUI Jatim Minta Polda Tertibkan - Kompas

    5 min read

     

    SURABAYA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta bantuan Polda Jatim untuk menertibkan penyelenggaraan festival sound horeg yang dinilai semakin tidak terkendali.

    Ketua Bidang Fatwa MUI Jawa Timur, KH Ma’ruf Khozin, mengatakan kondisi festival sound horeg sempat mereda setelah MUI mengeluarkan fatwa haram sekitar Juli 2025.

    Namun, menurut dia, kegiatan tersebut kembali marak dan sejumlah aturan yang telah diterbitkan dinilai tidak diindahkan.

    Bawa Puluhan Truk Sound System, Pelaku Sound Horeg Demo di Kantor Bupati Jember

    “Setelah satu tahun berikutnya kok seperti kebablasan lagi, surat edaran gubernur sudah tidak diindahkan. Ini sudah ramai di beberapa daerah. Alhamdulillah Kapolda yang baru berupaya menegakkan kembali,” kata Khozin di Mapolda Jatim, Kamis (19/11/2026).

    Baca juga: Kapolda Jatim Larang Dancer Erotis dan Pesta Narkoba di Festival Sound Horeg

    MUI kemudian bertemu dengan sejumlah pengusaha sound horeg dan Kapolda Jatim Irjen Dekananto Eko Purwono.

    Pertemuan tersebut membahas kesepakatan mengenai aturan penyelenggaraan festival sound horeg agar tidak merugikan masyarakat maupun penyelenggara.

    “Dulu belum ada kesepakatan kalau ada korban meninggal belum bisa ditindak, tapi setelah hari ini mulai ada kesepakatan kalau ada sampai yang jatuh korban, maka kemudian bisa ditindak siapa yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

    Sejumlah aturan yang menjadi titik temu dalam pertemuan itu antara lain larangan penampilan penari erotis, pesta minuman keras, penyalahgunaan narkoba, serta keikutsertaan anak di bawah umur.

    Selain itu, penyelenggaraan festival juga perlu dibatasi agar tidak mengganggu waktu istirahat masyarakat.

    “Bapak Kapolda sudah menerapkan, maka kalau ada oknum (yang melanggar). Makanya kami dari MUI sudah dibantu dari Polda adalah mengerem yang kebablasan ini. Mengerem yang mengganggu tengah malam, ada anak-anak, orang sakit, dan beberapa hal lainnya di situ,” bebernya.

    Khozin mengatakan, berdasarkan arahan Kapolda, penyelenggaraan sound horeg tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Namun, pelaksanaannya perlu diatur untuk meminimalkan risiko dan mencegah jatuhnya korban jiwa.

    Baca juga: Tak Ingin Hajatan Warga Mati, DPRD Jember Cari Jalan Tengah Soal Sound Horeg

    MUI minta aturan sound horeg ditinjau ulang

    Pada 2025, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur yang terdiri dari Gubernur, Kapolda Jatim, dan Pangdam V/Brawijaya menerbitkan surat edaran bersama mengenai penggunaan sistem pengeras suara atau sound horeg.

    Surat edaran tersebut bernomor 300.1/6902/208/5/2025, SE/1/VIII/2025, dan SE/10/VIII/2025 tentang Penggunaan Sound System/Pengeras Suara di Wilayah Jawa Timur.

    Salah satu ketentuan yang diatur dalam surat edaran tersebut adalah batas kebisingan. Untuk festival yang digelar secara statis atau di satu lokasi terbuka, tingkat kebisingan dibatasi maksimal 120 desibel. Sementara itu, untuk kegiatan nonstatis atau berkeliling, batas maksimalnya 85 desibel.

    Surat edaran itu juga melarang iring-iringan sound horeg melintasi tempat ibadah saat kegiatan ibadah berlangsung, rumah sakit, serta lingkungan pendidikan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kendaraan pengangkut perangkat sound system juga harus memenuhi ketentuan, lolos uji kelayakan, dan mengantongi izin kepolisian.

    Baca juga: Usai Demo Pelaku Sound Horeg, MUI Jember Ingatkan Hak Warga atas Ketenteraman

    MUI menilai ketentuan mengenai batas desibel perlu ditinjau ulang, terutama karena suara yang dihasilkan perangkat subwoofer dinilai dapat menimbulkan dampak yang berbeda dibandingkan suara pengeras biasa.

    “Jadi omongan kita saat kondisi normal dengan desibel yang ada subwoofer. Yang menjadi keberatan kami itu kan subwoofer yang sampai, sampai 15, sampai 20, yang kalau mendengar itu terasa dentumannya di jantung. Makanya tadi memang beberapa teman-teman ini meminta tinjau ulang soal desibel itu,” ujarnya.

    Terkait fatwa haram MUI, Khozin menilai keputusan tersebut telah melalui kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk tim medis spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

    “Jadi kalau dari sisi hukum, yang namanya larangan tetap larangan. Cuma mungkin yang bisa dikompromikan itu melewati batas-batas jam operasional, atau tempat ibadah, rumah sakit. Jadi untuk mengkaji ulang atau misalnya meralat, ini sepertinya akan terjadi perdebatan di internal MUI dan sepertinya memang agak berat, kecuali mungkin nanti ada turunan fatwa,” kata Khozin.

    Terima kasih atas dukungan kepada KOMPAS.com untuk terus memberikan fakta jernih dari lapangan. Turut mendukung dengan Gabung Kompas.com PLUS

    Komentar
    Additional JS