Sosial Media
0
News
    Home Berita Featured Kapolda Jatim Sound Horeg Spesial

    Kapolda Jatim Kumpulkan Pengusaha Sound Horeg, Larang Karnaval Lintasi Pondok Pesantren - Viva

    3 min read


    Kapolda Jatim Irjen Dekananto

    Kamis, 19 November 2026 - 19:01 WIB

    Surabaya, VIVA Jatim – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengingatkan para pengusaha sound system horeg agar tidak menggelar karnaval dengan melintasi pondok pesantren maupun mengganggu lingkungan tempat ibadah.

    Baca Juga

    Pesan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama para pengusaha sound system horeg atau sound carnival se-Jawa Timur di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis, 11 November 2026.

    Dalam pertemuan tersebut, Kapolda mengajak seluruh pengusaha sound system membangun kesepakatan bersama agar kegiatan hiburan masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menghormati nilai sosial, budaya, dan keagamaan.

    Baca Juga

    Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Fatwa MUI Jawa Timur dan perwakilan Bakesbangpol Jatim. FGD tersebut menjadi wadah bagi kepolisian untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas sejumlah persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan sound horeg.

    Irjen Pol Dekananto mengatakan, pelibatan langsung para pengusaha sound system penting dilakukan agar aturan yang disepakati dapat diterapkan secara bersama-sama. Dia tidak ingin kegiatan karnaval justru menimbulkan korban jiwa maupun kerugian bagi masyarakat.

    Baca Juga

    "Saya ingin berdiskusi dan menyerap aspirasi dari teman-teman para pemilik sound system atau sound carnival. Kita tidak ingin dalam pelaksanaannya sampai terjadi korban jiwa maupun pelanggaran yang merugikan masyarakat," ujar Dekananto.

    Selain persoalan rute karnaval, Kapolda juga menyoroti sejumlah hal yang harus menjadi perhatian pengusaha dan penyelenggara. Di antaranya keselamatan peserta dan masyarakat, larangan penggunaan narkoba serta minuman keras, keberadaan dancer, pencegahan perusakan fasilitas umum, hingga kepatuhan terhadap batas waktu penyelenggaraan kegiatan.

    Menurutnya, aspek sosial dan keagamaan tidak boleh diabaikan dalam setiap penyelenggaraan karnaval. Terlebih, Jawa Timur dikenal sebagai daerah religius dengan keberadaan banyak pondok pesantren.

    "Jawa Timur ini provinsi yang religius. Banyak pondok pesantren, sehingga nilai-nilai agama yang ada di Jawa Timur harus kita patuhi dan hormati bersama," tegasnya.

    Kapolda juga berharap hasil FGD dapat ditindaklanjuti dengan kesepakatan tertulis antara pengusaha sound system dan pihak penyelenggara atau penyewa. Kesepakatan tersebut nantinya bisa dimasukkan ke dalam kontrak kerja sehingga masing-masing pihak memiliki tanggung jawab yang jelas.

    Dia bahkan meminta pengusaha sound system berani menghentikan operasional apabila menemukan pelanggaran selama kegiatan berlangsung.

    "Apabila ditemukan pelanggaran, seperti konsumsi minuman keras maupun penggunaan narkoba, pengusaha sound system diharapkan berani menghentikan operasionalnya," tuturnya.

    Hasil kesepakatan dalam FGD tersebut selanjutnya akan disinkronkan dengan surat edaran yang telah diterbitkan pada 2025. Sementara terkait kemungkinan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan daerah (perda), Kapolda mempersilakan pemerintah kabupaten/kota menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

    Komentar
    Additional JS