Arab Saudi Stop Visa Haji Furoda 2025, BP Haji: Jangan Terjebak Janji Manis Travel! - Radar Kudus
RADAR KUDUS — Keputusan mengejutkan datang dari Pemerintah Arab Saudi. Untuk tahun 2025 ini, visa haji non-kuota atau yang dikenal sebagai visa furoda dipastikan tidak akan dikeluarkan.
Kabar ini membuat geger ribuan calon jemaah yang telah mendaftar melalui jalur tersebut.
Kepastian itu diungkapkan langsung oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dalam pernyataannya pada Jumat (30/5), ia menegaskan bahwa Kerajaan Saudi telah memutuskan menghentikan sementara pemberian visa non-kuota untuk menjaga keteraturan dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
"Visa haji non-kuota seperti furoda tidak akan diterbitkan tahun ini oleh Pemerintah Saudi Arabia," ungkap Dahnil lewat pesan singkat.
Baca Juga:
Bukan Sekadar Penundaan, Tapi Penghentian Penuh
Berbeda dengan kabar simpang siur yang beredar sebelumnya tentang keterlambatan penerbitan, keputusan ini bersifat final.
Menurut Dahnil, Saudi kini tengah melakukan penataan besar-besaran demi memastikan pelaksanaan ibadah haji berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman.
Situasi ini jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya di mana visa furoda masih bisa diperoleh oleh calon jemaah melalui jalur khusus.
Tahun ini, keputusan tegas itu sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran dari oknum atau travel yang masih menjanjikan keberangkatan haji furoda.
Waspada Janji Manis Travel!
“Sudah sangat jelas, tidak akan ada visa furoda untuk musim haji tahun ini. Jadi jangan sampai tertipu oleh pihak yang masih menjanjikan visa tersebut,” tegas Dahnil.
Peringatan itu tak datang tanpa sebab. Banyak penyelenggara haji khusus (PIHK) yang belakangan ini mengeluh karena visa jemaah mereka tidak kunjung keluar.
Beberapa bahkan sudah memesan tiket, hotel, hingga menyiapkan manasik—semuanya berujung pada ketidakpastian dan kerugian besar.
Kemenag: Kami Tidak Punya Wewenang, Tapi Tetap Bantu Komunikasi
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa urusan visa furoda sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi.
Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) tetap akan membantu menjalin komunikasi intensif dengan otoritas terkait di Saudi.
"Kita sedang menunggu keputusan dari Saudi. Memang bukan wewenang kami, tapi kami akan terus berupaya menjembatani," ucap Nasaruddin di Kantor Kemenag, Kamis (29/5).
Apa Itu Haji Furoda dan Mengapa Banyak yang Tertarik?
Menurut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), haji furoda adalah jalur haji khusus di luar kuota pemerintah Indonesia, yang visanya langsung dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi.
Sistem ini memungkinkan calon jemaah untuk berangkat lebih cepat tanpa menunggu antrean panjang seperti pada haji reguler yang bisa memakan waktu belasan hingga puluhan tahun.
Namun, jalur ini berbiaya jauh lebih mahal dan hanya bisa diakses melalui travel atau penyelenggara swasta yang berizin.
Risiko pun lebih besar karena tidak ada jaminan visa akan keluar, seperti yang terbukti terjadi tahun ini.
Kerugian Tak Terhindarkan, Jemaah Gigit Jari
Dampak dari keputusan Arab Saudi ini tidak main-main. Selain calon jemaah yang kini terkatung-katung tanpa kepastian keberangkatan, para penyelenggara travel juga harus menanggung kerugian fantastis.
Banyak dari mereka sudah membayar penuh biaya layanan di Makkah, menyewa hotel, memesan tiket pesawat, hingga menyelenggarakan manasik.
Dengan pembatalan ini, sebagian besar dari investasi itu terancam hangus. Sementara calon jemaah kini berharap ada pengembalian dana dari pihak travel, meskipun tak sedikit yang mulai ragu akan transparansi refund yang dijanjikan.
Alarm Keras Bagi Regulasi Haji Non-Kuota
Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak: perlu regulasi lebih ketat terhadap jalur haji non-kuota seperti furoda.
Ketiadaan kontrol dari pemerintah membuat banyak calon jemaah berada dalam posisi rentan dan mudah tertipu janji-janji manis.
Untuk ke depan, para calon jemaah dihimbau agar lebih selektif, mengecek legalitas travel, dan memahami risiko jalur yang mereka pilih.
Musim haji tahun ini bisa jadi titik balik dalam penataan sistem keberangkatan ibadah suci agar lebih aman dan adil bagi semua umat Muslim Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar