LPBH PBNU Tegaskan Komitmen Kawal Kasus Tayangan Xpose Uncensored Trans7 hingga Tuntas
NU Online · Kamis, 16 Oktober 2025 | 22:30 WIB
Suasana audiensi yang dihadiri Pimpinan DPR bersama Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), Kementerian Komdigi, KPI, dan pihak Trans7, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025). (Foto: NU Online/Aru)
Jakarta, NU Online
Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus dugaan penghinaan terhadap kiai dalam program Xpose Uncensored yang ditayangkan Trans7.
LPBH PBNU bersama perwakilan masyarakat hadir dalam audiensi bersama Pimpinan DPR, Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), serta pihak Trans7, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (16/10/2025).
LPBH PBNU menuntut adanya pertanggungjawaban tegas atas tayangan yang dinilai mencederai kehormatan para kiai, santri, serta umat Islam.
Baca Juga
Kemkomdigi Minta Trans7 Perbaiki Konten, Lembaga Penyiaran Wajib Hormati Nilai Kepantasan
Langkah ini juga menjadi tindak lanjut dari sanksi yang sebelumnya dijatuhkan KPI terhadap Trans7, sehingga membuat publik menuntut bentuk tanggung jawab yang lebih konkret.
Anggota LPBH PBNU Aripudin menyampaikan sejumlah poin penting yang harus dipenuhi pihak Trans7. Ia menekankan bahwa hasil rapat di DPR RI menguatkan tuntutan publik terkait transparansi dan akuntabilitas.
Ia mengatakan bahwa dalam audiensi itu, pihak Trans7 diminta untuk membuka identitas lengkap rumah produksi, Sandika, kepada publik.
"Kesimpulannya, DPR RI meminta agar rumah produksi yang disampaikan oleh pihak Trans7 adalah rumah produksi Sandika itu untuk diberikan identitasnya, nama pemilik rumah produksi. Kemudian agar bertanggung jawab dan menyampaikan kepada publik secara umum,” jelasnya, kepada NU Online.
Selain itu, Aripudin mengungkapkan bahwa forum audiensi juga mendorong agar Chairul Tanjung sebagai pemilik CT Corp, perusahaan yang menaungi Trans7, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Baca Juga
DPR Minta KPI dan Komdigi Audit Izin Hak Siar Trans7
“Peserta forum meminta kepada pimpinan DPR RI agar Saudara Chairul Tanjung selaku pemilik dari CT Corp atau pemilik Trans7 untuk meminta maaf atas nama pribadi, keluarga, serta Trans7. Itu aspirasi yang berkembang di forum untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia dan juga meminta maaf kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia,” ungkap Aripudin.
Meski pihak Trans7 berencana melakukan kunjungan dan menyampaikan permintaan maaf langsung ke pondok pesantren yang terdampak pada pekan depan, LPBH PBNU menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut belum cukup. Aripudin menuntut permohonan maaf langsung dari Chairul Tanjung kepada umat Islam, pondok pesantren, dan warga Nahdliyin secara luas.
"LPBH PBNU memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk melalui audiensi lanjutan di KPI dan Dewan Pers, untuk memastikan seluruh bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum benar-benar dipenuhi," tegas Aripudin.
