Peringati Hari Santri, ASN Banyuwangi Wajib Pakai Sarung dan Peci
Lihat Foto
BANYUWANGI, KOMPAS.com - Aparatur sipil negara (ASN) di lingkup kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi diwajibkan memakai sarung dan peci selama tiga hari pada bulan Oktober 2025.
Hal tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Sekretaris Daerah Guntur Priambodo dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025 yang mengusung tema "Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia".
"Maka diperlukan penyesuaian pakaian dinas ASN pada tanggal 21-23 Oktober 2025," bunyi surat tersebut.
ASN laki-laki diwajibkan mengenakan baju muslim putih dan memakai songkok nasional berwarna hitam, serta sarung dengan warna bebas.
Untuk ASN perempuan, diwajibkan memakai baju muslimah putih dengan rok panjang dan kerudung berwarna hitam.
Sementara untuk non-muslim, ASN pria atau wanita diwajibkan mengenakan kemeja berwarna putih, dengan celana hitam untuk ASN pria, serta rok panjang hitam bagi wanita.
Dikonfirmasi, Asisten Administrasi Umum Pemkab Banyuwangi, Choirul Ustadi mengatakan bahwa aturan tersebut adalah menindaklanjuti arahan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
"Kita bersama ingin memberikan penghormatan terhadap jasa para ulama dan santri dalam NKRI, utamanya perjuangan di Bumi Blambangan," kata Ustadi, Selasa (21/10/2025).
Selain itu, diharapkan ASN dapat meneladani semangat juang, sikap kebersamaan, kesederhanaan, saling menghormati, serta solidaritas dan kolaborasi untuk Banyuwangi yang lebih sejahtera di masa depan.
"Insyaallah tidak ada masalah. Meski menggunakan sarung dalam bekerja, insyaallah layanan tetep bisa maksimal untuk masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi peran pesantren yang telah banyak berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.
“Kami banyak berutang budi dengan pesantren. Pesantren telah banyak berkontribusi, khususnya dalam mendidik masyarakat, menjaga akhlak dan budi pekerti masyarakat,” ungkap Ipuk.
Ia menambahkan, Pemkab Banyuwangi berusaha untuk terus hadir dalam mengembangkan pesantren.
Meskipun terjadi menurunnya ruang fiskal, pemerintah akan terus berupaya memberikan sentuhan pada pesantren.
“Tentu saja, tetap akan mengedepankan asas proporsionalitas dan skala prioritas. Jadi, tidak secara keseluruhan pesantren bisa diberikan hibah pembangunan, misalnya."
"Namun, akan terus ada program pembinaan dan pengembangan yang bisa diakses semua pesantren,” ujarnya.
