Pendidikan
Pergunu Jakarta soal Sekolah Swasta Digratiskan: Jangan Ada Ketimpangan
Jakarta, NU Online Jakarta
Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) DKI Jakarta menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menggratiskan biaya pendidikan di 40 sekolah swasta mulai tahun ajaran 2025/2026.
Pergunu DKI Jakarta menilai Kebijakan ini sebagai langkah progresif dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang belum terlayani oleh sekolah negeri. Ia mengingatkan agar program tersebut jangan sampai menimbulkan ketimpangan pendidikan di sekolah swasta
“Program ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Namun demikian, kami berharap kebijakan ini tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keberlanjutan agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di sektor pendidikan swasta,” ujar Sekretaris PW Pergunu DKI Jakarta Khaidar Tanthowi kepada NU Online Jakarta, Rabu (8/5/2025).
Meski mendukung penuh program ini, Khaidar mengungkapkan bahwa hingga kini Pergunu Jakarta belum secara resmi dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut. Ia berharap ke depan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi organisasi profesi guru seperti Pergunu.
Selain itu, terkait daftar 40 sekolah swasta yang akan mengikuti program percontohan, ia mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi apakah ada sekolah di bawah naungan LP Ma’arif NU Jakarta yang terlibat.
"Jika memang belum ada yang dilibatkan, kami mendorong agar ke depan sekolah-sekolah NU yang telah terbukti berkontribusi besar dalam pendidikan juga turut dijadikan mitra secara proporsional," lanjutnya.
Khaidar juga menekankan pentingnya menjaga mutu pendidikan dalam pelaksanaan program ini. Menurutnya, program sekolah gratis tidak boleh hanya menyoal pembebasan biaya, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan guru dan peningkatan kapasitas lembaga pendidikan.
“Kami berharap semua warga NU di DKI, terutama siswa dari keluarga tidak mampu, benar-benar merasakan manfaat program ini. Komunikasi terbuka dan pelibatan semua pemangku kepentingan sangat penting agar program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ungkap Khaidar yang juga merupakan Direktur Pusat Penelitian dan Pendidikan Santri Nusantara (P3SN).
Namun demikian, ia juga menyoroti potensi dampak negatif dari program ini terhadap sekolah swasta kecil yang tidak masuk dalam pilot project. Sekolah-sekolah tersebut berpotensi kehilangan murid karena masyarakat akan cenderung memilih sekolah yang digratiskan.
“Oleh karena itu, kami mendorong agar Pemprov DKI juga menyiapkan skema pendampingan atau subsidi lainnya bagi sekolah-sekolah swasta kecil agar keberlanjutan pendidikan tetap terjaga,” tutup Khaidar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar