Kemenhaj Siapkan Regulasi Umrah Mandiri, Pastikan Jamaah Tetap Terlindungi
NU Online · Rabu, 5 November 2025 | 22:30 WIB
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) usai rapat dengan Komisi VIII DPR, Rabu (5/11/2025). (Foto: NU Online/Fathur)
Jakarta, NU Online
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk membahas lebih dalam mengenai pelaksanaan umrah mandiri.
Skema ini akan diatur dalam pelaksanaan umrah ke depannya, namun pemerintah menegaskan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap jamaah tetap menjadi prioritas utama.
Langkah koordinasi dengan otoritas Saudi dinilai penting, terutama terkait dengan integrasi sistem Nusuk Umrah platform digital resmi milik Pemerintah Arab Saudi dengan sistem informasi jamaah yang dimiliki Indonesia.
Baca Juga
Umrah Mandiri Dianggap Berisiko, Pengusaha Travel Minta Regulasi Ketat
“Arab Saudi juga membuat platform Nusuk Umrah. Artinya setiap orang di seluruh dunia bisa langsung mendaftar ke platform itu untuk bisa berangkat umrah. Tapi tentu saja berbeda dengan apa yang diinginkan pemerintah Saudi,” tutur Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Gus Irfan menjelaskan, pemerintah Indonesia memiliki kepentingan untuk tetap mengetahui dan memantau siapa saja jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, termasuk mereka yang menggunakan skema mandiri.
“Kita ingin bahwa kita tahu bahwa hari ini ada 10.000 warga negara Indonesia yang berangkat umrah. Siapa saja nama orang-orangnya, nomor paspor seberapa, alamat di mana, sehingga itu digunakan untuk kepentingan pelindungan mereka selama ada di Saudi,” imbuhnya.
Untuk memastikan hal itu, Kemenhaj kini tengah menyusun draft Peraturan Menteri (Permen) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan dan pengawasan umrah mandiri. Regulasi tersebut akan mengatur tata cara pendaftaran, pelaporan, hingga pelindungan jamaah selama perjalanan ibadah.
“Pasti akan kita lakukan. Kita sedang menyiapkan draft untuk itu,” kata Gus Irfan.
Baca Juga
Komnas Haji dan Umrah Beberkan Konsekuensi Umrah Mandiri
Ia menyampaikan bahwa dirinya berencana berangkat ke Arab Saudi dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Saudi terkait pelaksanaan program Nusuk Umrah.
“Saya mungkin besok berangkat ke Saudi, kami juga akan minta kejelasan ke Pemerintah Saudi yang terkait dengan Nusuk Umroh," terangnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam rapat menyebut bahwa umrah mandiri tak terelakkan. Apalagi, Pemerintah Arab Saudi telah menyampaikan melalui nota diplomatik bahwa mereka memiliki platform Nusuk Umrah, yang memungkinkan calon jamaah dari seluruh dunia mengurus perjalanan ibadah secara langsung melalui satu aplikasi digital.
“Nusuk Umrah memungkinkan jemaah di seluruh dunia mengurus sendiri segala hal untuk umrah hanya dengan satu aplikasi,” jelas Dahnil.
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia akan memastikan agar sistem Nusuk dapat terintegrasi dengan sistem informasi jamaah nasional, sehingga data dan keamanan jamaah tetap terjaga.
“Kita ingin mendorong pembicaraan, Pak Menteri di sana bagaimana Nusuk Masyair terintegrasi juga dengan sistem informasi kita,” tutur Dahnil.
Dahnil menambahkan bahwa Menteri dan Wakil Menteri Haji Arab Saudi dikenal memiliki latar belakang di bidang teknologi informasi, sehingga ia menilai pembahasan mengenai isu tersebut akan menjadi diskusi yang menarik saat pertemuan nanti.
“Karena Menhaj dan Wamenhaj Saudi ini adalah ahli IT. Saya rasa diskusi tentang ini menarik nanti di sana,” ucapnya.
