PBNU dan BPOM Teken Kerja Sama Pengembangan UMKM Nahdliyin
Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf telah resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait kerja sama untuk melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik Nahdliyin.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Kepala BPOM Taruna Ikrar di lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/5/2025).
"Alhamdulillah hari ini saya atas nama Ketua Umum PBNU menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Badan POM RI yang diwakili oleh Kepala Badan POM Prof Dr Taruna Ikrar untuk mendampingi UMKM-UMKM di lingkungan NU yang memang kita punya banyak sekali di lingkungan pesantren-pesantren dan masyarakat pada umumnya untuk membantu UMKM-UMKM itu," kata Gus Yahya usai acara.
Menurut Gus Yahya, melalui kerja sama ini, UMKM di lingkungan NU dapat berkembang dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar bagi bangsa.
"Nanti akan ada satgas khusus untuk follow up, untuk siap engage (melibatkan) kerja sama dengan jajaran Badan POM yang bertanggung jawab atas kerja sama ini, sehingga kita bisa jalankan program kerja sama menjadi aksi-aksi yang nyata di tengah-tengah masyarakat supaya bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPOM Prof Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kerja sama dengan PBNU akan dibagi dalam beberapa tahapan. Pada tahap awal, BPOM akan memberikan pendampingan terkait produk makanan, obat tradisional, hingga konsumsi herbal.
"Kerja sama ini adalah bagian dari suatu keinginan besar dari pemerintah, dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena kita tahu bahwa NU dengan berbagai organnya di seluruh penjuru tanah air memiliki kontribusi yang besar, bukan hanya di bidang sosial tetapi juga dalam kontribusi terhadap ekonomi nasional kita," jelasnya.
Ia menambahkan, BPOM juga akan memberikan bimbingan teknis agar produk UMKM memenuhi standar Good Manufacturing Practices (GMP).
"(Setelah itu), kami akan melakukan yang disebut dengan bimbingan teknis yang untuk menghasilkan suatu produk itu biasanya ada Good Manufacturing Practices (GMP), misalnya dapurnya kita bantu sesuai dengan standard," katanya.
Penguatan GDP juga akan dilakukan agar kualitas produk tetap terjamin. Menurutnya, tidak mungkin BPOM dan UMKM menurunkan standar kesehatan dan keamanan pangan dari produk yang dihasilkan.
Tak hanya pendampingan dan bimbingan teknis, Taruna juga menyebut bahwa BPOM akan mempermudah proses sertifikasi dan siap memberikan dukungan pembiayaan untuk izin edar.
"Kemudian tahap selanjutnya adalah produknya, output dari produk-produk itu mempermudah izin edar. Jadi selama ini kan izin edar butuh waktu, karena kita sudah dampingi dari awal maka produk-produk pasti sudah memenuhi standard sehingga nomor izinnya sudah benar. Termasuk dalam hal pembiayaan mungkin akan kami kontribusi, dari anggaran belanja negara," terangnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar